info lowongan kerja info lowongan kerja info lowongan kerja
18 UPTD Pendidikan Akhirnya Hilang | kabarsidoarjo.com
area dewasavideo bokepcerita panas cerita panasFilm pornofoto panas reverse osmosisfilter air minumpabrik air minum Hacker indonesiaorang gantengtrainer seo resep kulinerresep makananresep nusantara berita terupdateBerita unikberita lucus
Friday, 19 January 2018

18 UPTD Pendidikan Akhirnya Hilang

Published on December 26, 2017 by   ·   No Comments

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Keinginan dewan agar 18 UPTD dipertahankan dulu sampai ada regulasi baru, nampaknya tidak terakomodir.

Pasalnya, pada awal tahun baru 2018 nanti, 18 kepala UPTD Disdikbud Kecamatan se Sidoarjo dinonjobkan dari jabatannya.

Ini setelah keluar Perbup No 91/2017 yang akan menghapus seluruh UPTD di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Penghapusan ini menyeluruh bagi UPTD yang selama ini menempati jabatan struktural seperti dari 18 Kepala UPTD Disdibud kecamatan dibawah dinas pendidikan dan kebudayaan, 4 UPTD pelayanan pajak daerah di kecamatan Taman, Sidoarjo, Tulangan, Krian di bawah badan pelayanan pajak.

Juga UPTD sekretariat Korpri di bawah badan kepegawaian daerah, dan 5 UPTD Pengairan meliputi UPTD Tropodo, Sumput, Prambon, Porong dan Gedangan di bawah dinas PUPR. UPTD Pasar Wadung Asri dan pasar Krian, UPTD rumah potong hewan.

Bupati Sidoarjo melalui Sekkab Sidoarjo, Djoko Sartono SH, menyebutkan bagi pejabat yang disebutkan dalam surat ini akan dinonjobkan sampai ditetapkan ketentuan lebih lanjut.

Perbup No 91/2017 ini untuk mengimplementasikan terbitnya Permendagri 12/2017 tentang unit pelaksana teknis daerah.

Sebenarnya dari Kabupaten / kota seluruh Jawa Timur, ini baru ada 2 kota yakni Probolinggo dan Batu yang baru melaksanakan Permendagri itu.

Padalah cakupan wilayah kecamatannya hanya meliputi 4 kecamatan.

Kadiknas Sidoarjo, Mustain Baladan, malas menanggapi persoalan ini. “Saya nggak mau berpolemik,” ujarnya singkat.

Sebelumnya ketua komisi D DPRD Sidoarjo H.Usman menegaskan, sebenarnya komisi D sudah melakukan dengar pendapat dengan badan kepegawaian, bagian hukum dan bagian orgganisasi, Disdikbud.
Intinya komisi D meminta penangguhan dulu soal penghapusan UPTD ini.

“Benar kami memahami ada Perbup ini untuk menjalankan Permendagri, tetapi kalau bisa ditunda, ya ditunda dulu pelaksanaannya. Karena secara fungsi keberadaannya masih sangat dibutuhkan,” terang Usman.

Kader PKB ini juga memahami bahwa implementasi Permendagri itu harus terakhir dijalankan akhir 2017, namun khusus untuk UPTD Disdikbud perlu ditangguhkan dulu.

Karena tidak mudah melepas pejabat kecamatan yang menangani sekolah SDN, SDS, MI, SMPN, SMPS, lembaga TK dan PAUD yang jumlahnya 4000 lembaga. (Abidin)

Readers Comments (0)




Update Lumpur Lapindo

Prestasi Sidoarjo Terkini

18 Ketua Forwasi Kecamatan Dilantik

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Ketua Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia ...

KONI Kecamatan Terbentuk, PSSI Berharap Muncul Bibit Pesepak Bola Handal

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Pasca pelantikan KONI tingkat kecamatan se ...

Resmi Dilantik Jadi Ketua HIPMI Sidoarjo, Nur Mimfaita Siap Mencetak Pengusaha Muda Yang Handal

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Secara resmi pasca dipilih secara aklamasi ...

Peringati HAORNAS 2017, Bupati Serahkan Penghargaan Kepada Atlit

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2017, ...

Klinik Medis NU Tulangan Mulai Dirasakan Manfaatnya

TULANGAN (kabarsidoarjo.com)- Keberadaan klinik Medis Nahdlatul Ulama di ...

Kabar Lingkungan Sidoarjo

Batik Jetis