SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Agar tidak lagi terulang besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) di APBD 2018 seperti pada APBD 2017 yang mencapai Rp 909 miliar, ketua komisi C DPRD Sidoarjo menjadwalkan waktu untuk hearing bersama antara unit layanan pengadaan (ULP) dengan OPD utamanya PUPR.
Hearing ini menurut ketua komisi C DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, untuk singkronisasi waktu antara perencanaan hingga penyerapan anggaran.
“Kita ingin antara ULP dan OPD bisa merubah kebiasaan dalam melakukan pekerjaan pembangunan. OPD harus sudah bergerak sejak awal tahun untuk perencanaan, dan secepatnya pada awal Februari pembangunan fisik sudah harus dimulai,” jelas Abdillah Nasih.
Politisi PKB ini menyatakan, selama ini, OPD kerap melakukan perencanaan pada Maret atau April dan pengerjaan fisik baru jalan menyusul.
Kalau cara kerja OPD masih sama, maka bisa jadi SILPA yang begitu besar pada APBD 2017 dipastikan bakal terulang.
“Sebab, waktu untuk membelanjakan anggaran semakin pendek. Bahkan, bisa jadi malah tidak bisa dilaksanakan,” urainya.
Nasih melihat, jika mengaca pada pemerintah pusat dan Pemkot Surabaya yang bisa melakukan pekerjaan di awal Januari, maka seharusnya Sidoarjo juga bisa.
Tapi, fakta selama ini, Sidoarjo selalu terlambat.
Seringkali lelang pekerjaan baru dilakukan Maret atau April dan pembangunan baru dilaksakana setelah bulan tersebut.
“Untuk membuat perubahan paradigma, kita minta ULP dengan OPD berjalan seirama dan saling kerjasama,” ungkap Nasih.
Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto, Kamis menyebutkan hampir semua OPD menyumbangkan Silpa besar.
Terbesar adalah dinas Perumahan dan Pemukiman yang menyumbangkan Silpa Rp41,5 miliar atau 68% dari anggaran belanja Rp61 miliar.
Dinas PUPR Sidoarjo yang menjadi ujung tombak dalam menjalankan proyek infrastruktur daerah, hanya bisa menyerap 54% saja, dari anggaran Rp567 miliar.
“Yang direalisasi hanya Rp309 miliar, dan ‘menyumbang’ Silpa Rp258 miliar. Dinas pendidikan menyumbang Silpa besar pula dari penghematan belanja tidak langsung Rp212 miliar dan belanja langsung Rp47 miliar,” jelas Bambang.(Abidin)