info lowongan kerja info lowongan kerja info lowongan kerja
Hindari Pidana Bagi Madrasah, Perda Pendidikan Sepakat Direvisi | kabarsidoarjo.com
area dewasavideo bokepcerita panas cerita panasFilm pornofoto panas reverse osmosisfilter air minumpabrik air minum Hacker indonesiaorang gantengtrainer seo resep kulinerresep makananresep nusantara berita terupdateBerita unikberita lucus
Tuesday, 24 April 2018

Hindari Pidana Bagi Madrasah, Perda Pendidikan Sepakat Direvisi

Published on January 22, 2018 by   ·   No Comments

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Baru saja disahkan pada akhir 2017 kemarin, Perda no 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, akhirnya sepakat direvisi oleh Dinas Pendidikan dan Komisi D DPRD Sidoarjo.

Suasana hearing

Kesepakatan ini terjadi, mengiringi debat keras pada hearing antara Komisi D dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan Bagian Hukum, untuk menyamakan persepsi terkait point krusial di pasal 111 point 1, Senin (22/1/2018).

Pada hearing yang digelar di ruang pertemuan komisi ini, ketua komisi D DPRD Sidoarjo H.Usman memimpin langsung hearing.

Dari Dinas Pendidikan hadir Kadikkab Dra Mustain Baladan dan Tirto Adi sekretaris Dikkab, serta juga Heri Suhartono Kabag Hukum Setda Sidoarjo.

Pada pembahasan awal, Usman menegaskan pertemuan ini merupakan upaya menyamakan persepsi dalam penjabaran Perda pendidikan.

Namun hal ini disanggah oleh Mustain Baladan, yang menganggap tidak ada lagi yang disamakan persepsinya karena Perda sudah selesai.

“Apanya yang disamakan persepsinya, karena Perda sudah selesai. Kita Dikkab akan melaksanakan apa yang diarahkan komisi D saja,” ujar Mustain.

Tentu saja, jawaban ini membuat ketua komisi D agak meninggi dan minta Kadikkab agar tidak mengedepankan emosinya.

“Kita cari solusi disini, jangan gunakan jawaban gempung Cak Tain,” ujar Usman.
Debat panas sempat terjadi pada hearing ini, karena tarik ulur perlu tidaknya revisi Perda sempat mencuat.

Kadikkab Drs Mustain Baladan dengan tegas menyatakan, dari awal menolak adanya klausal pidana pada pasal 111 point 1, yang ditujukan untuk madrasah.

“Saya ini berangkatnya dari madrasah, makanya yang saya minta hanya 1 hal, point pidana untuk sekolah madrasah harus dihilangkan,” ujar Mustain.

Sedangkan Heri Suhartono Kabag Hukum menilai, revisi bisa dilakukan, ketika ada payung hukum diatasnya sebagai dasar revisi.

Setelah hampir 1 jam terjadi perdebatan, akhirnya disepakati revisi Perda, dengan penambahan pada point di pasal 111 sesuai usulan ketua komisi D.

Point tambahan itu berbunti yakni seluruh ancaman pidana pada pasal 111, tidak berlaku bagi madrasah swasta.

“Kita minta Dikkab untuk mengajukan revisi Perda, dan legislatif siap menuntaskan revisi itu maksimal 1 bulan setelah pembentukan pansus,” ujar Usman.

Berikut isi pasal 111 point 1 yang dianggap ancaman oleh madrasah, ” Setiap pendidik dan tenaga kependidikan, dewan pendidikan dan atau komite sekolah / madrasah atau badan musyawarah perguruan swasta yang melanggar ketentuan dalam pasal 44 (larangan pungutan) dan pasal 53 diancam pidana 3 bulan dan denda Rp 50 juta. (Abidin)

Readers Comments (0)




Update Lumpur Lapindo

Prestasi Sidoarjo Terkini

Seribu Lebih Atlit Bulutangkis Ikuti Kejurkab Piala Bupati Sidoarjo

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com) - Seribu lebih atlit bulutangkis dari ...

Hari Peduli Sampah Nasional, ZWA 4 Sosialisasi Metode Takakura

WONOAYU (kabarsidoarjo.com)- Zero Waste Academi (ZWA) kelompok 4 ...

18 Ketua Forwasi Kecamatan Dilantik

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Ketua Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia ...

KONI Kecamatan Terbentuk, PSSI Berharap Muncul Bibit Pesepak Bola Handal

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Pasca pelantikan KONI tingkat kecamatan se ...

Resmi Dilantik Jadi Ketua HIPMI Sidoarjo, Nur Mimfaita Siap Mencetak Pengusaha Muda Yang Handal

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Secara resmi pasca dipilih secara aklamasi ...

Kabar Lingkungan Sidoarjo

Batik Jetis