info lowongan kerja info lowongan kerja info lowongan kerja
Soal Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, FGolkar Tegas Minta Sangsi Pidana Tetap Ada | kabarsidoarjo.com
area dewasavideo bokepcerita panas cerita panasFilm pornofoto panas reverse osmosisfilter air minumpabrik air minum Hacker indonesiaorang gantengtrainer seo resep kulinerresep makananresep nusantara berita terupdateBerita unikberita lucus
Saturday, 22 September 2018

Soal Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, FGolkar Tegas Minta Sangsi Pidana Tetap Ada

Published on May 16, 2018 by   ·   No Comments

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- DPRD Sidoarjo menggelar rapat

Ketua FGolkar Bintang Persatuan Hadi Subiyanto

pandangan Fraksi-fraksi atas Raperda penyelenggaraan pendidikan, Rabu (16/5/2018).

Pro kontra pandangan fraksi muncul pada beberapa pasal krusial utamanya yang menyangkut masalah sangsi pidana.

Seperti pandangan Fraksi golongan karya bintang persatuan, yang meminta pasal 44, pasal 53 dan pasal 111 pada Raperda penyelenggaraan pendidikan di Sidoarjo, tidak ada perubahan dan pengaturan larangan tidak perlu dihilangkan.

Karenanya Fraksi Golkar meminta pasal diatas tidak perlu dihapus karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Karena pasal diatas sudah sesuai, Fraksi kami memandang tidak perlu dihilangkan soal larangan,” ujar Hadi.

Berkenaan dengan sangsi diantaranya sangsi administrasi dan sangsi pidana, Fraksi golongan karya bintang persatuan memandang perlu kedua sangsi itu diterapkan.

“Karena jika suatu kewajiban dilanggar, maka akan dikenai sangsi adminsitrasi. Sedangkan jika larangan telah dilanggar, berarti dapat dikenakan sangsi pidana,” ujar Hadi Subiyanto ketua FGolkar.

Masih menurut Hadi, bertahannya Fraksi Golkar Bintang Persatuan untuk mempertahankan pasal sangsi pidana ini, berdasar untuk membuat Perda penyelenggaraan pendidikan ini memiliki taji.

“Kalau tidak ada sangsi pidana, bisa-bisa Perda ini hanya dipandang sebelah mata. Karenanya kita tetap minta ada sangsi pidana,” ujar Hadi
Srmentara itu pandangan lain diutarakan Fraksi PKB.

Melalui Juru Bicaranya H.M.Maksum Zuber, FPKB meminta pada pasal 111 tentang sangsi pidana dihapus karena sempat menjadi polemik.

FPKB memandang cukup hanya sangsi administrasi guna memenuhi harapan masyarakat.

“Walaupun demikian, fraksi PKB tetap merekomendasikan adanya sangsi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

“Tahapan sangsi untuk PNS kan berjenjang, dari teguran sampai pencabutan perijinan penyelenggaraan pendidikan. Ini yang dimaksud ketentuan perundang-undangan,” ujar H.Usman anggota FPKB.

Sedangkan FPAN juga meminta pasal 44 yang menyebutkan tenaga pendidik baik persoalan maupun kolektif dilarang menjual bahan ajar, menarik pungutan Bimbel di satuan pendidikan, menciderai hasil evaluasi belajar, agar tetap dipertahankan. (Abidin)

Readers Comments (0)




Update Lumpur Lapindo

Prestasi Sidoarjo Terkini

Ribuan Warga Ikuti Senam Poco-Poco

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Ribuan warga Sidoarjo ikuti senam poco-poco ...

Cari Bibit Atlit Handal Lewat Porkab 2018

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Dalam menggali potensi bibit-bibit atlet yang ...

RSD Sidoarjo Raih Indonesia Markets Festival

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Pelayanan publik RSUD Kabupaten Sidoarjo, berhasil ...

Seribu Lebih Atlit Bulutangkis Ikuti Kejurkab Piala Bupati Sidoarjo

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com) - Seribu lebih atlit bulutangkis dari ...

Hari Peduli Sampah Nasional, ZWA 4 Sosialisasi Metode Takakura

WONOAYU (kabarsidoarjo.com)- Zero Waste Academi (ZWA) kelompok 4 ...

Kabar Lingkungan Sidoarjo

Batik Jetis