info lowongan kerja info lowongan kerja info lowongan kerja
Tanpa Perda PPAPBD 2017, Kemendagri Larang Ada Pembahasan PAK 2018 | kabarsidoarjo.com
area dewasavideo bokepcerita panas cerita panasFilm pornofoto panas reverse osmosisfilter air minumpabrik air minum Hacker indonesiaorang gantengtrainer seo resep kulinerresep makananresep nusantara berita terupdateBerita unikberita lucus
Friday, 19 October 2018

Tanpa Perda PPAPBD 2017, Kemendagri Larang Ada Pembahasan PAK 2018

Published on August 4, 2018 by   ·   No Comments

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)-Gagalnya pengesahan Raperda Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (PPAPBD) 2017 menjadi Perda, nampaknya berimplikasi tidak adanya pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan APBD 2018.

Jika PAK APBD 2018 dipaksakan dibahas tanpa landasan Perda PPAPBD 2017, maka bisa dipastikan itu melanggar aturan.

Sosialisasi Permendagri No 38/2018

Hal ini dilontarkan Mukjizat S.Sos MSi, Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, saat mengisi sosialisasi Permendagri No 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2019 di pendopo Delta Nugraha, Sabtu (4/8/2018).

“Kalau Perda tidak ada meskipun ada Perkada, maka pembahasan PAK 2018 tidak boleh dilakukan. Pasalnya, dasar dari pembahasan PAK 2018 ini, harus berlandas pada Perda PPAPBD 2017 yang disepakati oleh eksekutif dan legislatif,” jelas Mukjizat.

Meski begitu lanjut Mukjizat, untuk urusan darurat seperti adanya bencana alam yang membutuhkan dana tanggap darurat, Bupati selaku pemegang kebijakan, bisa mengeluarkan surat pernyatan yanh diperkuat dengan Perbup, untuk memcairkan anggaran.

“Uangnya kan sudah ada, tinggal bupati
mengeluarkan surat pernyataan, maka sah dana bisa dikeluarkan. Namun tetap harus benar-benar untuk hal-hal darurat,” ujar Mukjizat.

Mukjizat menambahkan, gagalnya Perda PPAPBD 2017 di Kabupaten Sidoarjo ini merupakan hal yang cukup disayangkan.

Pasalnya, penolakan pengesahan Perda PPAPBD 2017 itu, tentu akan berdampak pada program yang membutuhkan tambahan dana.

“Kalau saya nilai, DPRD Sidoarjo malah rugi dengan tidak adanya pembahasan PAK 2018. Karena dewan dianggap sudah menyalahi sumpahnya, untuk turut membahas anggaran di Sidoarjo,” tutup Mukjizat.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo Noer Rochmawati menyatakan sampai saat ini memang belum ada pembahasan PAK 2018, karena sedang fokus membahas KUA PPAS 2019.(Abidin)

Readers Comments (0)




Update Lumpur Lapindo

Prestasi Sidoarjo Terkini

Validasi Data Pemilih Tetap, KPU Terus Sosialisasikan Posko GMHP

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Sejak tanggal 1 Oktober 2018 lalu, ...

Ribuan Warga Ikuti Senam Poco-Poco

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Ribuan warga Sidoarjo ikuti senam poco-poco ...

Cari Bibit Atlit Handal Lewat Porkab 2018

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Dalam menggali potensi bibit-bibit atlet yang ...

RSD Sidoarjo Raih Indonesia Markets Festival

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Pelayanan publik RSUD Kabupaten Sidoarjo, berhasil ...

Seribu Lebih Atlit Bulutangkis Ikuti Kejurkab Piala Bupati Sidoarjo

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com) - Seribu lebih atlit bulutangkis dari ...

Kabar Lingkungan Sidoarjo

Batik Jetis