info lowongan kerja info lowongan kerja info lowongan kerja
Bolehkan Gedung Satu Atap, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Moratorium Menkeu Hanya Berlaku Di Pusat | kabarsidoarjo.com
area dewasavideo bokepcerita panas cerita panasFilm pornofoto panas reverse osmosisfilter air minumpabrik air minum Hacker indonesiaorang gantengtrainer seo resep kulinerresep makananresep nusantara berita terupdateBerita unikberita lucus
Tuesday, 20 November 2018

Bolehkan Gedung Satu Atap, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Moratorium Menkeu Hanya Berlaku Di Pusat

Published on September 16, 2018 by   ·   No Comments

SIDOARJO – Program pembangunan gedung satu atap 17 lantai dan pembangunan rumah sakit Sidoarjo barat, nampaknya menjadi Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2019 KUA PPAS 2019 paling krusial.

Banyak hal yang diperdebatkan dalam mengupas dua program diatas, salah satunya tentang adanya moratorium pembangunan gedung pemerintah.

Maket gedung satu atap insert:Dr Rusdiyanto Sesung

Bagaimana sebenarnya penjabaran dari SK Kemenkeu soal moratorium ini?,
Simpang siur pemaknaan surat menteri keuangan nomor S/841/MK/.02/2014 tentang penundaan atau moratorium pembangunan gedung kementerian atau lembaga, dijabarkan Dr Rusdianto Sesung, SH, MH Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Narotama Surabaya , sebagai surat yang ditujukan untuk pembangunan gedung pemerintahan pusat.

Menurut Rusdiyanto, surat menteri keuangan itu, merupakan wujud keberpihakan pemerintahan yang sifatnya bukan memaksa.

“Karena sifatnya bukan memaksa, maka tidak bisa dijadikan dasar keharusan menolak rencana pembangunan gedung satu atap di Sidoarjo,” ujar Rusdiyanto, Minggu (16/9/2018).

Selain surat itu bersifat tidak memaksa, sesuai dengan UU administrasi pemerintahan, kebijakan moratorium itu juga bisa diabaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementrian lain atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah propinsi.

“Jika Menteri PUPR atau Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat yang membolehkan gedung satu atap itu dibangun, maka bupati sebagai bawahan gubernur yang merupakan wakil pemerintah pusat, bisa melaksanakannya,” terang Rusdiyanto lagi.

Apa yang disampaikan Rusdiyanto ini,sedikit banyak memberi gambaran untuk segera memutuskan yang terbaik pada program gedung satu atap 17 lantai, meskipun masih perlu lakukan konsultasi lebih detail ke pemerintah pusat.

Sementara itu terlepas pembahasan KUAPPAS 2019 berlangsung alot atau tidak, sesuai dengan penjadwalan dan tahapan anggaran, eksekutif tetap akan mengajukan RAPBD 2019 ke DPRD dalam waktu dekat.

Hal ini menurut Wakil Bupati Sidoarjo H.Nur Ahmad Syaifuddin, agar pembahasan tentang anggaran harus sesuai dan tepat waktu, sehingga program pembangunan tidak akan tersendat dan masyarakat bisa menikmati secara cepat.

“Apapun kondisi pembahasan anggaran, kepentingan masyarakat harus di prioritaskan. Jangan sampai pembangunan tersendat dan merugikan masyarakat,” jelas Nur Ahmad Syaifuddin.

Untuk menegaskan kesiapan pengajuan itu, Wabup menyatakan sudah menandatangani RAPBD 2019 untuk bisa diajukan ke DPRD Sidoarjo. (Abidin)

Readers Comments (0)




Update Lumpur Lapindo

Prestasi Sidoarjo Terkini

Validasi Data Pemilih Tetap, KPU Terus Sosialisasikan Posko GMHP

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Sejak tanggal 1 Oktober 2018 lalu, ...

Ribuan Warga Ikuti Senam Poco-Poco

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Ribuan warga Sidoarjo ikuti senam poco-poco ...

Cari Bibit Atlit Handal Lewat Porkab 2018

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Dalam menggali potensi bibit-bibit atlet yang ...

RSD Sidoarjo Raih Indonesia Markets Festival

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Pelayanan publik RSUD Kabupaten Sidoarjo, berhasil ...

Seribu Lebih Atlit Bulutangkis Ikuti Kejurkab Piala Bupati Sidoarjo

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com) - Seribu lebih atlit bulutangkis dari ...

Kabar Lingkungan Sidoarjo

Batik Jetis