info lowongan kerja info lowongan kerja info lowongan kerja
Wajib Sertifikasi Akreditasi Bagi Fasilitas Kesehatan | kabarsidoarjo.com
area dewasavideo bokepcerita panas cerita panasFilm pornofoto panas reverse osmosisfilter air minumpabrik air minum Hacker indonesiaorang gantengtrainer seo resep kulinerresep makananresep nusantara berita terupdateBerita unikberita lucus
Wednesday, 19 June 2019

Wajib Sertifikasi Akreditasi Bagi Fasilitas Kesehatan

Published on January 4, 2019 by   ·   No Comments

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019, harus sudah memiliki sertifikat akreditasi.

Sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program JKN-KIS.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut. Sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri,” jelas Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf.

BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan.

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten),

kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

“Fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakekat dari kontrak adalah semangat mutual benefit,” kata Iqbal.

Dalam proses memperbarui kontrak kerja sama, dilakukan rekredensialing untuk memastikan benefit yang diterima peserta berjalan dengan baik sesuai kontrak selama ini.

Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan setempat, dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat, dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan faskes di suatu daerah.

“Dengan demikian rumah sakit yang dikontrak BPJS Kesehatan harus sudah terakreditasi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, kecuali ada ketentuan lain,” jelas Iqbal.

Iqbal menambahkan, adanya anggapan bahwa penghentian kontrak kerjasama dikaitkan dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan adalah informasi yang tidak benar.

“Kami sampaikan informasi tersebut tidak benar, bukan di situ masalahnya. Sampai saat ini pembayaran oleh BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ada fasilitas kesehatan yang belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan, rumah sakit dapat menggunakan skema supply chain financing dari pihak ke 3 yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” kata Iqbal.(red)

Readers Comments (0)




Update Lumpur Lapindo

Prestasi Sidoarjo Terkini

Songsong Pemilu 2019, KPU Sidoarjo Gencarkan Sosialisasi Pemanfaatan Formulir A5

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Tahapan sosialisasi menjelang Pemilu 17 April ...

Capaian Istimewa Direktur RSUD Sidoarjo, Raih PPT Pratama Teladan 2018

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Penghargaan diraih Direktur RSUD Sidoarjo, dr. ...

Validasi Data Pemilih Tetap, KPU Terus Sosialisasikan Posko GMHP

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Sejak tanggal 1 Oktober 2018 lalu, ...

Ribuan Warga Ikuti Senam Poco-Poco

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Ribuan warga Sidoarjo ikuti senam poco-poco ...

Cari Bibit Atlit Handal Lewat Porkab 2018

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Dalam menggali potensi bibit-bibit atlet yang ...

Kabar Lingkungan Sidoarjo

Batik Jetis