SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)-Desakan tiga fraksi DPRD Sidoarjo yakni FGerindra, FPAN dan FGolkar agar Gubernur Jawa Timur menurunkan SK kepada tiga wakil ketua DPRD Sidoarjo, dinilai tidak masuk akal oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Sidorjo.
Ketua FKB DPRD Sidoarjo Achmad Amir Aslikhin menegaskan, sesuai dengan berkas yang diajukan oleh sekretaris DPRD Sidoarjo, ada empat nama pimpinan yang menjadi paket kolektif kolegial pimpinan DPRD Sidoarjo.
Sehingga jika tiga fraksi diatas mendesak agar Gubernur menurunkan SK kepada tiga wakil ketua dewan terlebih dulu, dirasa hal yang mustahil.
“Tidak mungkin ketua dewan ditinggal, dan SK wakil ketua dewan dterbitkan oleh gubernur. empat pimpinan dewan ini satu paket,” tutur Amir Aslikhin.
Masih menurut Amir Aslikhin, sebenarnya berkas yang dikirimkan oleh DPC PKB untuk rekomendasi SUlamul H.Nurmawan sebagai ketua DPRD Sidoarjo sudah tepat.
Apalagi, dalam berkas itu, juga disertakan surat pernyataan dari DPW PKB Jawa Timur, tentang penunjukan Sulamul sebagai ketua dewan.
“Kalau DPW PKB Jawa Timur sudahtanda tangan, mestinya hal ini sudah selesai. Tapi kalau pihak propinsi tetap ngotot minta surat rekom dari DPP PKB, ya semua harus sabar dulu,” tutur Aslikhin.
Seperti diketahui sebelumnya, mandeknya pengesahan pimpinan DPRD Sidoarjo, akibat tidak lengkapnya syarat administrasi rekom DPP PKB yang diajukan ke Gubernur Jawa Timur, menjadi keprihatinan dari fraksi-frasi yang ada.
Pasalnya, dengan mandeknya proses pengesahan itu, anggota Dewan belum bisa bekerja untuk membentuk alat kelengkapan dewan.
“Kita sudah dilantik menjadi anggota dewan sejak satu bulan lalu, namun kita tidak bisa bekerja hingga saat ini. Alat kelengkapan dewan pun tidak bisa dibentuk,” ujar Warih Andono ketua FGolkar saat jumpa pers di ruang FPAN.
Masih menurut Warih, dengan kondisi seperti ini, mestinya ada langkah alternatif yang bisa dilakukan pihak Propinsi, untuk membuat DPRD Sidoarjo bisa secepatnya bekerja.
Salah satunya, dengan menurunkan SK pimpinan definitive bagi tiga wakil ketua dewan, sambil menunggu turunnya SK rekomendasi dari DPP PKB untuk ketua dewan.
“Pimpinan dewan sifatnya kolektif kolegial. Jadi kita harapkan Gubernur mempertimbangkan untuk bisa menerbitkan SK pengesahan kepada wakil ketua dewan dulu,” tutur Warih lagi.(Abidin)