SIDOARJO- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan pengusaha yang menjadi korban lumpur lapindo terutama yang memiliki tanggung jawab kepada tenaga kerja nya .
Permintaan itu disampaikan Din Syamsuddin saat melakukan kunjungan ke industri tas dan koper (Intako) Tanggulangin Rabu (16/9).
“Kita harapkan pemerintah juga memberikan perhatian kepada pengusaha yang ikut menjadi korban luapan lumpur” ujarnya.
Perhatian itu, kata dia, salah satunya dengan membantu proses ganti rugi antara pengusaha dengan Minarak Lapindo Jaya selaku juru bayar dari Lapindo Brantas.
“Mungkin saat ini yang digembor-gemborkan di media massa tentang ganti rugi korban lumpur adalah ganti rugi kepada warga saja. Sementara, ganti rugi korban lumpur kepada pengusaha masih belum maksimal,” katanya.
Namun demikian, dirinya yakin dan optimis jika pengusaha yang menjadi korban lumpur bisa bangkit kembali dengan adanya musibah seperti ini. Bahkan ke depan pengusaha yang menjadi korban lumpur bisa eksis dan membangun kembali usaha miliknya.
H.Sungkono,pengusaha tas dan koper di Tanggulangin yang menjadi korban lumpur mengatakan, sejak tragedi lumpur pada 2006 lalu hingga sekarang usahanya masih belum bisa kembali seratus persen. Pasalnya, ganti rugi yang di bayar pihak Lapindo masih 20 %
“Sejak adanya peristiwa luapan lumpur, usaha saya jadi turun drastis menjadi 30 persen dari biasanya. dari kerugian harga Rp11 miliyar yang sudah dibayarkan hanya Rp 3 miliyar saja, sedangkan sisanya sebesar Rp8 miliar hingga saat ini masih belum terlunasi,” katanya.
Sungkono yang juga menjadi anggota dewan periode 2009-2014 itu mengatakan, sebelum adanya luapan lumpur, dirinya memiliki sekitar 250 pekerja. Namun saat ini jumlah karyawannya turun sekitar 50 %.
“Sejak adanya peristiwa luapan lumpur, kini jumlah karyawan yang dimilikinya tinggal seratus orang saja,” katanya.
Untuk menyiasati usahanya supaya tidak bangkrut, kata dia, kini dirinya mencoba ekspansi dengan membuka pasar baru di kawasan Mojokerto dan juga Bogor.
“Dengan adanya perluasan usaha tersebut kini kondisi perusahaan milik saya sudah kembali menjadi 75 persen dari posisi 30 persen pada saat awal terjadinya luapan lumpur,” tutur H.Sungkono.(Abidin)
