SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)-Tertundanya rapat paripurna penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2014 pada Kamis (25/7/2013) kemarin, akibat langkah boikot beberapa fraksi DPRD Sidoarjo, terus mematik kritik tajam dari internal DPRD Sidoarjo terutama dari FKB DPRD Sidoarjo.
Bahkan ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo Ahmad Amir Aslikhin, terang-terangan menyebutkan aksi boikot tersebut merupakan wujud ‘sakit hati’ salah satu ketua fraksi, akibat usulannya tidak bisa terakomodir pada dokumen laporan Banggar.
“Ketidakhadiran anggota dewan pada rapat paripurna kemarin itu, murni disebabkan karena tidak terakomodirnya usulan salah satu ketua fraksi untuk dimasukkan ke dalam laporan banggar,” jelas Aslikhin.
Politisi yang juga ketua Garda Bangsa Sidoarjo ini menambahkan, jika alasan yang digunakan untuk memboikot paripurna itu karena pembahasan belum selesai, dirinya dengan tegas menolak itu.
“Pembahasan KUA PPAS APBD 2014 antara Banggar DPRD Sidoarjo dan Timgar Pemkab Sidoarjo sudah disepakati selesai pada rapat anggaran terakhir hari Selasa (22/7/2013). Jika ada yang ngotot pembahasan belum selesai, dasarnya dari mana,” tukas Aslikhin.
Masih menurut Aslikhin, sebenarnya usulan dari salah satu ketua fraksi tersebut, sudah dipertimbangkan dalam rapat gabungan antara pimpinan DPRD dengan ketua-ketua fraksi yang berlangsung sekitar 2 jam sebelum rapat paripurna digelar.
Namun karena usulan tersebut bukan merupakan hasil resmi rapat anggaran, maka usulan itu akhirnya ditolak.
“Kita tidak bisa menerima usulan yang menyalahi aturan,” tandas Aslikhin lagi.
Dari informasi yang ada, usulan yang dilontarkan salah satu ketua fraksi itu, diduga adalah penambahan anggaran Jasmas dari Rp 1 miliar menjadi Rp 1,5 miliar
Sebelumnya aksi boikot tersebut juga membuat Bupati Sidoarjo H.Saiful Ilah SH.MHum kecewa.
Karena akibat tertundanya penetaoat KUA PPAS 201 itu, maka pembahasan APBD 2014 dimungkinkan molor. (Abidin)
