SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)-Panitia Khusus Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo, seakan menjadi wadah keluhan ratusan korban lumpur yang diwakili tujuh puluh warga dari Desa Glagah Harum, Renokenongo, Siring, Ketapang, Gempolsari, Jatirejo dan Kedung Bendo.
Berbagai masukan, kritikan bahkan cemohan yang dilontarkan warga korban lumpur, diterima Pansus melalui hearing terbuka di ruang rapat komisi DPRD Sidoarjo, Rabu (13/5/2015).
Seperti yang dilontarkan Hj.Mahmudah korban lumpur dari Renokenongo, yang terus mendesak Pansus lumpur untuk bersedia memfasilitasi korban lumpur untuk menggelar komunikasi dengan presiden.
“Kalau pansus sudah tidak bisa memberikan kepastian kapan dana talangan itu cair, mohon kita difasilitasi untuk bisa menghadap pemerintah pusat atau mungkin bapak presiden sekalian,” tegas Mahmuda.
Selain Mahmuda, Ifan warga korban lumpur dari Desa Jatirejo juga mengingatkan Machmud selaku ketua Pansus, akan janji melalui sms yang diterima dari pusat, soal jadwal pelunasan yang disebutkan jatuh pada bulan mei 2015 ini.
“Janji yang dibacakan ketua Pansus waktu hearing pertama lalu itu sekarang kita tagih. Apakah sms itu hanya janji atau memang ada kejelasan,” terang Ifan.
Menanggapi pengaduan itu, Hj. Ainun Jariyah salah satu anggota Pansus lumpur DPRD Sidoarjo dari FPKB meminta kepada Machmuda, untuk terus bersabar dan tidak perlu ada kata-kata kasar saat demo.
“Jangan ada langkah-langkah yang bisa melanggar hukum yang mungkin akan dilakukan warga. Saya harap warga bisa bersabar karena kita Pansus juga terus berjuang,” tegas Ainun. (Abidin)
