SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Ratusan warga korban lumpur dari tujuh Desa yakni Glagah Harum, Renokenongo, Siring, Ketapang, Gempolsari, Jatirejo dan Kedung Bendo, Jum’at (15/5/2015) kembali mendatangi gedung DPRD Sidoarjo.
Mereka berbondong-bondong menuju gedung komisi DPRD Sidoarjo, untuk mencari kejelasan surat percepatan pembayaran dana talangan dari Pansus lumpur yang ditujukan langsung ek Presiden Joko Widodo.
Hj Machmudatul Fatkhiyah kordinator warga korban lumpur menyatakan, semangat dan antusias warga korban lumpur untuk mengetahui sejauh mana keseriusan Pansus lumpur DPRD Sidoarjo soal dana talangan, akan terus disuarakan hingga berhasil.
Pasalnya, selama 9 tahun ini, nasib warga terkatung-katung dalam memperoleh ganti rugi sebagai haknya.
“Kita sebenarnya lelah dengan ketidakjelasan ganti rugi ini. Namum beberapa bulan terahir pasca turunnya persetujun dana talangan dari APBN, kita semangat kembali untuk berjuang, meskipun toh sama saja belum ada kejelasan kapan dana talangan itu cairnya,” terang Machmuda.
Masih menurut mantan kepala desa Renokengono ini, dari informasi yang diterima warga, surat percepatan itu tinggal ditandatangani oleh ketua DPRD Sidoarjo bersama Bupati Sidoarjo dan Gubernur Jawa Timur.
Diagendakan Senin lusa, surat itu segera akan dikirim ke Istana untuk diketahui Presiden Joko Widodo.
“Kita dijanjikan Senin lusa surat sudah dikirim ke Presiden. Jika ternyata Senin tidak ada tindak lanjutnya, maka tindakan selanjutnya entah itu demo atau apapun, kita serahkan kembali ke warga,” jelas Machmuda.
Masih menurut Machmuda, selain menunggu kepastian surat percepatan itu, warga korban lumpur juga mendesak Pansus lumpur, Bupati Sidoarjo dan Gubernur Jawa Timur, untuk bersedia memfasilitasi warga bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Hal ini sangat penting bagi warga, karena kebijakan pencairan dana talangan itu, sepenuhnya tergantung dari sikap tegas presiden.
“Kita minta kepada Pansus, bupati sekaligus Gubernur Jawa Timur, untuk bersedia memfasilitasi kami agar bisa bertemu langsung presiden. Ini supaya ada kejelasan kapan sebenarnya dan talangan itu cair,” tegas Mahmuda.(Abidin)
