SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Tahun 2017 mendatang, Diknas Provinsi mulai mengelola pendidikan SMA/SMK se Jawa Timur.
Perubahan aturan ini, ternyata sedikit banyak menimbullan keresahan di kalangan guru.
Anggota komisi D DPRD, Mahmud Untung mengatakan, Ia mendengar saat ini sudah mulai ada keresahan di kalangan guru yang mengkuatirkan nasibnya, bila PP 18/2016 tentang peralihan SMA/SMK ke provinsi, sudah diterapkan.
“Keresahan yang muncul, bisa saja guru Sidoarjo dipindah ke Pasuruan atau daerah lain, begitu pula sebaliknya,” ujar Machmud.
Keresahan ini memang wajar, mengingat kewenangan memutasi guru maupun kepala sekolah semakin luas cakupannya hingga kabupaten lain.
Jika ini terjadi, maka memberikan efek kurang baik terhadap kinerja guru.
Diknas Sidoarjo sendiri, memang tidak memiliki kewenangan lagi karena untuk urusan Dikmen sudah ditangani Provinsi.
Kadiknas Sidoarjo, Mustain, ditemui terpisah menyatakan, secara administrasi Diknas Sidoarjo siap untuk melakukan peralihan karena batas terahir kesiapan admin ini Oktober 2016.
Dan Januari 2017 ketentuan PP 18 harus sudah jalan.
“Mau bagaimana lagi, suka tidak suka, kami harus siap,” ujarnya.
Saat ini dalam draft APBD 2017 sudah tidak ada lagi alokasi anggaran Dikmen.
Jadi anggaran DAK dari pusat akan jatuh ke provinsi. (Abidin)
