SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Pansus 11 DPRD Sidoarjo yang membidangi Raperda Penanggulangan HIV AIDS yang berubah nama menjadi Raperda upaya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, melakukan rapat kerja dengan elemen kesehatan yang bersentuhan dengan HIV AIDS.
Diantaranya Kepala Puskesmas, Dirut RSUD, Kadinkes, Komisi Penanggulangan Aids, dan elemen yang lain.
Rapat yang membahas tentang point Raperda ini, digelar di ruang paripurna, Senin (5/11/2016).
H.Usman Ketua komisi D DPRD Sidoarjo yang juga ketua Pansus Raperda penanggulangan HIV AIDS, memimpin langsung pelaksanaan dengar pendapat.
“Pada pagi ini, kita akan paparkan hasil kerja Pansus yang merupakan inisiasi dari komisi D DPRD Sidoarjo. Tahapan pembuatan Raperda sudah kita lalui yang akhirnya saat ini terbentuklah Pansus,” jelas Usman.
Pada kesempatan ini, Usman menuturkan Sidoarjo saat berada di posisi 2 untuk jumlah penderita AIDS.
Untuk itu dengan adanya Raperda ini, bisa jadi ranking Sidoarjo akan menempati posisi ketiga, karena seluruh elemen bergerak melakukan deteksi.
“Kita harap akan ada penyempurnaan draf Raperda ini, karena masukan dari instansi terkait khususnya Puskesmas yang bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Usman.
Pada pembahasan ini, ada usulan dari dr Wijono untuk menambahkan klausal test HIV AIDS bagi ibu hamil dan test HIV AIDS bagi pasangan calon yang akan menikah.
“Lebih baik diketahui sejak dini apakah pasangan yang akan menikah ini mengidap HIV AIDS atau tidak. Karena jika diketahui belakangan dan cerai, maka ini menjadi persoalan di rumah tangga,” ulas dr Wijono.
Namun dari pihak peserta yakni dr Edi memberikan masukan, pelaksanaan test ini tidak bisa wajib karena merupakan hak asasi. (Abidin)
