SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Memasuki akhir tahun 2016, 33 Raperda yang mestinya tuntas dibahas, ternyata masih menyisahkan 11 Raperda.
Ke 11 Raperda yang tidak tuntas ini diantaranya Pengelolaan limbah domestik, PD Aneka Usaha, Pencegahan dan Penanggulangan Aids, Pelatihan kerja dan produktivitas, Penataan pasar Moder dan tradisional, Ijin usaha jasa kontruksi.
Juga Raperda urusan pemerintah daerah, Rencana induk pembangunan industri, pengelolaan pasar, penyelenggaraan parkir, RDTRK, perlindungan buruh, penyelenggaraan pendidikan, menara telekomunikasi dan retribusi pengendalian.
Dari 11 Raperda itu, Raperda perubahan PT Aneka Usaha tidak bisa dibahas karena tidak sesuai dengan aturan.
Sedangkan Raperda pasar dan Raperda pasar induj tidak bisa dibahas, karea drafnya tidak pernah diajukan.
“Eksekutif tidak pernah mengajukan Raperda ini,” ungkap Ali Masykuri wakil Bapemperda DPRD Sidoarjo.
Untuk Raperda tower, Raperda pengelolaan pendidikan, dan Raperda IUJK akan kembali di bahas pada tahun 2017 mendatang.
“Ketiga Raperda itu kan kembali dibahas tahun depan,” ujar Ali.
Sementara itu Sebanyak 23 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masuk pada Prolegda 2017.
Diantaranya 23 Perda tersebut, 15 Raperda merupakan usulan dari eksekutif, dan sisanya 8 Raperda inisiatif dari dewan.
Menurut ketua Banleg DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto, 8 Raperda inisiatif itu meliputi Raperda tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan asing, Raperda pengembangan keolahragaan.
Raperda pengaturan rumah kos Raperda perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas, serta Raperda Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.
“Lima Raperda ini merupakan inisiatif komisi D DPRD Sidoarjo,” ujar Tarkit.
Selain komisi D, dua komisi lain yakni komisi B dan C juga mengajukan Raperda inisiatif.
Yakni Raperda perubahan nama BUMD dan Raperda perubahan Perda no 7 tahun 2007 tentang reklame.
“Sedangkan komisi C mengajukan Raperda penanggulangan banjir,” tegas ketua Bapemperda ini. (Abidin)
