SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Sikap ‘oposisi’ yang ditunjukkan tiga fraksi di DPRD Sidoarjo yakni FPDIP, FPAN dan FPKS, tidak membuat ketua ketua DPRD Sidoarjo H.Sullamul Hadi Nurmawan kelabakan.
Bahkan Sullamul mengaskan, jika proses dan hasil ” kocok ulang AKD” sudah tak bermasalah.
“Kita sudah lalui proses paripurna internak terkait AKD ini. Dan menurut kami itu sudah sah meskipun tetap kita konsultasikan ke Propinsi,” jelasnya.
Terkait ‘boikot’ beberapa fraksi yang kemungkinanan akan mengganggu proses politik di DPRD, ketua DPRD mengaku juga heran.
Pasalnya, ia tidak merasakan adanya persoalan apapun terkait ini.
Bahkan jika sikap ngotot tiga fraksi berlanjut, Sullamul malah melontarkan bertanyaan menarik ”Apa negara harus berhenti ? ujarnya.
Sementra itu absennya beberapa fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo , diakui oleh ketua fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Tarkit Endriarto merupakan perintah partainya.
‘Ketidakhadiran kami pada paripurna atas perintah partai , sebagai wujud konsistensi kami atas paripurna kocok ulang AKD minggu lalu,” cetus Tarkit.
Lebih jauh, terkait dinamika politik yang memanas di DPRD , ketua fraksi PDIP ini menyerahkan pada keputusan partai untuk menentukan langkah yang akan diambil.
” Kita kan kepanjangan partai, apapun hasil dan langkah yang diambil partai kita akan patuh ,” cetus politisi asal daerah pemilihan (dapil) 6 ini.
Pada kesempatan yang sama , Mulyono politisi asal PKS , terkait dinamika politik di gedung DPRD ini berencana mengambil langkah ke Pengadilan tata usaha negara (PTUN) atas keputusan “kocok ulang AKD ” .
”Kita ajukan ke PTUN , dan kita patuh kalo ada keputusan yang inkrach ,” cetus politisi asal Wonoayu ini. (Abidin)
