SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Pilkada Sidoarjo 2020 yang akan digelar pada 9 desember 2020 nanti, memunculkan harapan baru kesejahteraan Sidoarjo dari berbagai pihak.
Terlepas siapapun calon kepala daerahnya nanti, bagi Forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD), calon bupati dan wakil bupati nanti harus memiliki pengalaman di bidang birokrasi pemerintahan.
Setidaknya itu diutarakan Sigit Setiawan S.Sos Ketua FBPD Kabupaten Sidoarjo, saat diwawancarai via tlp, Selasa (29/9/2020).
“Kita butuh perubahan yang lebih baik untuk Sidoarjo dengan Pilkada 2020 ini. FBPD sebagai sebuah forum lembaga desa, memiliki harapan calon kepala daerah Sidoarjo yang memimpin nanti,memiliki pengalaman luas dalam bidang pemerintahan. Karena bagaimanapun juga, kepentingan kita adalah kesejahteraan masyarakat Sidoarjo termasuk juga para anggota BPD di Sidoarjo,” ujar Sigit Setiawan.
Menurut Sigit, FBPD sendiri akan melakukan komunikasi dengan para penyelenggara Pemilukada 2020 termasuk Bawaslu maupun KPU, untuk mencari format yang tidak menbrak aturan, dalam berkomunikasi dengan para calon kepala daerah Sidoarjo 2020.
‘Kita ingin melakukan komunikasi dengan calon kepala daerah, untuk mengetahui visi dan misinya dalam bidang pemerintahan desa termasuk soal BPD. Bukan dukung-mendukung yang kita lakukan, namun menngetahui kapasitas calon kepala daerah yang punya pengalaman juga merupakan hak kita sebagai warga masyarakat Sidoarjo,” ujar Sigit setiawan.
Sementara itu menjawab harapan dari FBPD ini, H.Matali wakil ketua Komisi A DPRD Sidoarjo periode 2014-2019 dari FGerindra menegaskan, dari fakta yang ada dalam mengawal upaya perbaikan kesejahteraan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), RT, dan RW melalui tunjangan selama ini, sudah pernah dilakukan oleh anggota komisi A periode 2014-2019 termasuk didalamnya HM.Taufiqulbar sebagai ketua komisi yang saat ini maju sebagai Cawabup.
Menurut matali, saat itu pihaknya berhasil memperjuangkan penambahan tunjangan BPD sesuai dengan surat keputusan (SK) pertama senilai Rp 900 ribu, meskipun dalam pengelolaannya, tergantung desa masing-masing karena tiap desa tidak sama kebutuhannya.
“Tunjangan itu bisa menyemangati anggota BPD untuk bekerja membangun desanya masing-masing. Apalagi desa juga digerojok anggaran dari pusat yang diharapkan meningkatkan infrastruktur desa. BPD memiliki peran untuk membantu kades,” ucapnya.
Taufiqulbar Calon Wakil Bupati Sidoarjo membenarkan pengalamannya saat menjabat sebagai ketua komisi A waktu itu.
“Alhamdulillah saat itu sudah kita kawal dengan baik, kami ingin sinergi pemerintah desa dan kabupaten untuk mengawal pembangunan,” pungkasnya. (Abidin)
