SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo, M.Bahrul Amig merasa keberatan terhadap target pendapatan yang dibebankan DPRD Sidoarjo sebesar Rp 5 Miliar, dari pos retribusi parkir tepi jalan.
“Agak sulit kalau segitu, soalnya waktu yang tersisa khan tinggal 3 bulan. Sekarang saja prosesnya belum berjalan, padahal kami harus lebih dulu lelang pengadaan karcis parkir belum lagi pendistibusiannya,” ujar Amig, Minggu (04/10/2020).
Menurutnya, angka rupiah paling realistis yang bisa diraihnya dari retribusi parkir tepi jalan itu hanya antara Rp 1,5 Miliar hingga Rp 2 Miliar saja.
Menurutnya, itupun pihaknya sudah harus kerja keras mengingat masih belum normalnya aktifitas masyarakat di tengah pandemi covid-19 yang terjadi saat ini.
“Sekarang ini pergerakan masyarakat masih sangat dibatasi karena wabah ini. Selain itu sentra-sentra perdagangan juga belum normal, termasuk pasar tradisional, terminal dan sebagainya,” ujar mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan itu.
Meski begitu pihaknya tetap akan menerima dan berusaha maksimal, untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan Sidoarjo 2020.
Sementara itu anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Didik mengatakan, sebenarnya patokan angka rupiah tersebut sudah melalui proses perhitungan yang cermat dan matang.
“Jadi tidak asal pasang target saja,” ujarnya.
Ia melihat bilangan Rp 5 Miliar itu masih sangat relistis mengingat banyaknya titik-titik parkir tepi jalan yang bisa dikelola Dishub Sidoarjo.
“Contoh saja, parkir di pasar tradisional itu sekarang dikelola siapa. Apa benar tidak ada permainan oknum Dishub disana. Saya pikir itu perlu dicermati lebih lanjut,” tandas politisi asal PDI Perjuangan itu.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto mengatakan upaya ‘kejar setoran’ itu mutlak dilakukan Dinas Perhubungan Sidoarjo mengingat sepanjang 9 bulan terakhir ini sama sekali tak ada uang dari pos pendapatan itu yang disetorkan ke kas daerah.
“Nggak main-main lho. Penghapusan program parkir Berlangganan membuat Pemkab Sidoarjo kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp 10 miliar di tahun ini saja. Itu baru tahun ini saja, belum yang tahun lalu karena program ini berhenti di bulan Juli 2019,” tandas politisi asal Gerindra tersebut.(Abidin)
