SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Teka-teki skema program BPJS Gratis untuk warga kota delta yang dijanjikan duet Muhdlor-Subandi, akhirnya terjawab seiring dengan penandatanganan Kerjasama antara Pemkab Sidoarjo dengan BPJS, Senin (31/05/2021) pagi tadi.
Dalam sambutannya, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali dengan semangat, menggemakan jargonnya yakni seluruh warga kota delta bisa mendapatkan layanan kesehatan secara cuma-cuma, hanya dengan menunjukkan KTP Sidoarjo yang sudah terbit minimal 6 bulan sebelumnya.
Soal teknisnya, Kepala BPJS Cabang Sidoarjo, Yesy Novita yang ditemui seusai acara menjelaskan, bahwa Pemkab Sidoarjo telah mendaftarkan sekitar 270 ribu nama warganya yang belum tercatat sebagai peserta BPJS.
“Mereka yang namanya baru didaftarkan itulah yang secara otomatis akan tercover dalam program ini dan dibiayai sepenuhnya oleh Pemkab atau PBI (Penerima Bantuan Iuran-red) BPJS kelas 3. Sedangkan peserta lama yang berstatus aktif tetap membayar sendiri iurannya,” katanya.
Nama-nama warga tersebut diambil secara acak dari data yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil), tanpa melihat kondisi sosial ekonomi yang bersangkutan.
Dengan penambahan nama baru ini, maka jumlah warga Sidoarjo yang iuran BPJS-nya ditanggung Pemkab sebanyak 398 ribu, dari total 2 juta lebih jumlah warga Sidoarjo.
Sedangkan untuk peserta non aktif alias memiliki tunggakan iuran, tetap harus menyelesaikan masalahnya itu dengan BPJS.
Namun jika mereka tiba-tiba menderita sakit maka tetap bisa mendapatkan layanan gratis itu.
“Untuk yang menunggak ini, kami akan mendahulukan yang sakit. Jadi sekalipun menunggak, mereka tetap bisa datang ke faskes pertama. Sedangkan yang tidak sakit, ya tidak ditanggung. Artinya tunggakan mereka tetap akan terus diperhitungkan dan ditagihkan,” jelas Yesy lagi.
Pun demikian dengan warga Sidoarjo yang menjadi peserta BPJS aktif di semua kelas juga tidak serta merta dialihkan statusnya menjadi PBI.
Mereka tetap diharuskan membayar iuran BPJS setiap bulannya seperti biasa.
Untuk bisa mengubah status itu, peserta BPJS aktif dan non aktif itu harus mengajukan permohonan ke Dinas Sosial dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa.
“Nanti dari pihak Dinsos yang akan memverifikasi. Biar lebih jelas, sebaiknya ditanyakan ke Pak Kadinsos saja,” elak Yesy.
Perempuan berjilbab itu menambahkan, jumlah warga yang mendapatkan layanan kesehatan dari BPJS itu bisa ditambah asalkan Pemkab Sidoarjo juga menambahkan alokasi anggarannya untuk program itu.
“Tapi untuk sekarang ini kita masih sepakat di angka Rp 14 Miliar per bulan itu,” tandasnya.(Abidin)
