SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Rabu (2/6/2021) menggelar Sosialisasi ketentuan di bidang cukai tentang pemberantasan cukai ilegal, serta Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai (DBHC), di Balai Desa Suko Kecamatan Sidoarjo.
Hadir beberapa pejabat OPD terkait dalam kegiatan ini, diantaranya Kepala Dinas Informatika Kabupaten Sidoarjo hadir diwakili Drs.Kusdianto selaku Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Chusnul Inaya.SE. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Hadir juga petugas dari Kantor Bea Cukai Sidoarji, Bagian Hukum dan Kabid Penindakan Satpol PP Sidoarjo.
Dalam sambutan pembukaan sosialisasi Kusdianto Kabid Pengelolaan Informasi daan Komunikasi Publik menyatakan, tujuan dari sosialisasi ini, adalah untuk mendukung program prioritas pemerintah, dalam upaya mendukung peningkatan pemahaman tentang BPHC.
Serta juga memberikan pemahaman pentingnya membeli rokok berpita cukai asli.
“Juga untuk mendorong peran masyarakat di bidang pajak cukai, yang pada gilirannya untuk meningkatkan sarana kesehatan di masyarakat,” ujar Kusdianto.
Kusdianto menambahkan, dalam sosialisasi ini, masyarakat juga diberikan pemahaman tentang kejahatan pita cukai ini.
Diantaranya perdagangan rokok Ilegal, penggunaan rokok dengan pita cukai palsu, penggunaan rokok dengan pita cukai tidak sesuai nama perusahaan, penggunaan pita cukai bekas, serta tidak ada pita cukai yang ditempel.
“Karena itu , dengan gerakan gempur cukai ilegal ini, kita bersama-sama menyelamatankan pemasukan negara di
bidang cukai,” jelas Kusdianto
Selanjutnya, dalam kegiatan ini, Chusnul Inaya. SE, Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo mengatakan, Sosialisasi tentang penggunaan DBHC Tahun 2021 ini, memiliki regulasi baru yang harus diikuti yaitu peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2020 tentang prosentase alokasi dana bagi hasil.
Diantaranya untuk kesehatan sebesar 25%, alokasi kesejahteraan masyarakat sebesar 50% dan untuk penegakan hukum sebesar 25%.
Untuk Kabupaten Sidoarjo lanjut Inayah, dana BPHC ini turun dari pusat, karena
Sidoarjo berdiri industri rokok dibeberapa wilayah yakni di Tanggulangin, Candi, Tulangan, Sukodono.
“Tahun anggaran 2021 ini, Sidoarjo mendapatkan dana bagi hasil cukai sebesar Rp 18 miliar. Dari nilai itu, setengahnya atau Rp 9 miliar dialokasikan untuk program kesejahteraan masyarakat. Dan kebetulan Sidoarjo ditunjuk sebagai wilayah untuk membuka kawasan industri hasil tembakau,” terang Inayah.
Inayah menjelaskan, bagi penerima kesejahteraan masyarakat, memang sementara lebih menyasar pada pekerja sebagai buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok.
“Kesejahteraan masyarakat ini, merupakan program untuk mengentas persoalan ekonomi akibat pandemi covid – 19,” ujar Inayah.
Sosialisasi tentang penggunaan DBHCHT Tahun 2021 memiliki regulasi baru yang harus diikuti yaitu peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2020, tentang prosentase alokasi kesehatan sebesar 25%, alokasi kesejahteraan masyarakat sebesar 50% dan untuk penegakan hukum sebesar 25%.(Adv/Abidin)
