KRIAN (kabarsidoarjo.com)- Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, secara resmi meresmikan penancapan paku bumi pertama pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Krian,Jum’at (2/7/2021) bersama Wabup Subandi dan Forkopimda.
Dengan alokasi anggaran Rp 124 miliar, RSD Krian ini dibangun di atas lahan 1,3 hektare, di Desa Tambak Kemeraan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
Bangunan tersebut nantinya 4 akan berdiri di masimal 4 lantai, yang menyediakan layanan rawat inap terdiri dari 144 kamar.
Sedangkan, untuk lama pengerjaan dibatasi kurang lebih 189 hari terhitung sejak mulai diresmikan atau berakhir pada tahun 2021 ini.
Dalam sambutannya Gus Mudlhor mengatakan, prioritas pembangunan RS Krian adalah untuk 5 Kecamatan di Sidoarjo bagian barat.
Yakni Kecamatan Prambon,Kecamatan Tarik, Kecamatan Balongbendo,Kecamatan Wonoayu dan Kecamatan Krian.
“Prioritasnya untuk lima kecamatan di wilayah Sidoarjo bagian barat, pastinya kalau di sini ada rumah sakit, masyarakat Gresik bagian selatan akan berobat di sini. Alhamdulillah, Gresik pun sudah mencanangkan program pembangunan rumah sakit di Gresik bagian selatan,” ujar Muhdlor.
Bupati mendesrkripsikan, untuk tipe rumah sakit yang akan dibangun adalah rumah sakit tipe C , yang merupakan sarana kesehatan umum tingkat kabupaten.
Berdasarkan analisis strategis pola penyakit rumah sakit Krian di rencanakan mempunyai layanan unggulan trauma kecelakaan dan orthopedi yang didukung spesialis bedah orthopedi Traumatologi.
“Karena di jalur merupakan jalur nasional dan sering terjadi laka lantas, untuk RSUD Krian difokuskan untuk trauma kecelakaan dan orthopedi,” lanjut Muhdlor.
Sementara itu Bupati Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Sidoarjo, M. Nizar mengajak seluruh elemen masyarakat mengawasi dengan ketat tahapan demi tahapan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat (RSUD Sibar) di Krian.
Ia yang ditemui usai mengikuti acara ground breaking alias peletakan batu pertama pembangunan RSUD Sibar, Jumat (02/07/2021) tersebut mengatakan ada beberapa hal yang mendasari seruannya tersebut.
“Yang pertama, nilai kontrak kerjanya relatif minim. Coba hitung sendiri, pagunya Rp 160 Miliar, kenanya Rp 124 Miliar. Kalau nggak salah penurunannya sekitar 22%,” ujar tokoh masyarakat Sibar yang sudah sejak awal mencermati perkembangan proses RSUD Krian itu.
Padahal menurutnya nilai penawaran yang paling realistis berada di kisaran minus 10 hingga 15 persen dari pagu.
“Dari situ saja saya sudah khawatir. Bisa saja kemudian kualitas dan kuantitas bahannya dikurangi,” tukas politisi yang kini duduk di Komisi C DPRD Sidoarjo tersebut.(Abidin)
