BUDURAN (KABARSIDOARJO.COM) – Kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Sidoarjo dipantau Plh. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Selasa, (13/2). Siang tadi, ia bersama Forkopimda Jatim meninjau langsung logistik Pemilu yang berada di Kantor Kecamatan Buduran. Diantaranya Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kajati Jatim, Pangkoarmada II. Kedatangan Adhy Karyono juga didampingi Ketua KPU Jatim dan Ketua Banwaslu Jatim. Tiba di Kantor Kecamatan Buduran, mereka disambut Forkopimda Sidoarjo. Diantaranya Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi SH, Kapolresta Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo serta Kajari Sidoarjo. Tampak pula ketua KPU Sidoarjo dan ketua Banwaslu Sidoarjo yang juga ikut menyambut kedatangan Forkopimda Jatim tersebut.
Plh. Gubernur Jatim Adhy Karyono mengatakan kedatangannya untuk memastikan logistik Pemilu yang dilaksanakan besok terpenuhi. Ia juga akan pastikan pendistribusian semua logistik Pemilu berjalan lancar. Mulai dari surat suara, kotak suara maupun formulir dapat tersampaikan dimasing-masing desa atau kelurahan sebelum didistribusikan kemasing-masing TPS.
“Kami tadi juga menanyakan dari sisi prosedur ke Bawaslu bahwa semua sudah sesuai dan akan ada pengawalan sampai pada TPS dan malam pun akan ada pemantauan,”ucap Adhy Karyono yang juga menjabat Sekda Jatim itu usai melihat logistik Pemilu di kantor Kecamatan Buduran.
Ia juga pastikan jumlah logistik Pemilu di seluruh Jawa Timur tidak ada yang kurang. Dipastikan jumlahnya sudah lengkap sebelum bergeser ke desa atau kelurahan. Pihaknya juga akan antisipasi bencana pada pelaksanaan Pemilu 2024 tanggal 14 Februari besok.
“Kita nanti juga antisipasi tempat TPS nya ditempat yang aman dan juga ada skema jika misalnya terjadi bencana, BPBD telah siapkan tempat-tempat tertentu,”ujarnya.
Plh. Gubernur Jatim Adhy Karyono juga menyampaikan netralitas ASN adalah harga mati. Dikatakannya netralitas ASN dalam Pemilu menjadi salah satu faktor pelaksanaan pesta demokrasi itu berjalan kondusif. Oleh karenanya ia meminta kesepakatan netralitas ASN yang telah dilakukan bersama pimpinan daerah di Jawa Timur harus dijaga.
“Kalau kita evaluasi (pelaksanaan Pemilu) tahun 2019 bahwa salah satu pemicu (ketidak kondusifan) adalah netralitas ASN yang berpihak, kami berkali-kali bersepakat dengan seluruh bupati, walikota, seluruh Sekda, Forkopimda menyatakan bahwa kita harus netral,”pungkasnya. (ARS)
