SIDOARJO (kabarsidoarjo.com) Ketua Pansus Lumpur buka suara terkait pengaduan para warga korban lumpur. Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo H Machmud menegaskan, pihaknya hingga saat ini terus melakukan komunikasi aktif dengan pemerintah pusat soal kapan turunnya dana talangan ini.
Karenanya sangat tidak benar, jika Pansus lumpur dituding hanya berdiam diri. Tanpa melakukan apa apa soal ganti rugi ini.
“Bapak ibu jangan kawatir kami tidak bekerja. Kita selalu bekerja dan melakukan komunikasi untuk mendesak kapan pencairan dana talangan tersebut bisa segera terealisasi,” ujar Machmud saat hearing dengan korban lumpur di DPRD Sidoarjo, Rabu (13/5/2015).
Diakui, belum adanya kejelasan pembayaran ganti rugi kepada korban lumpur hingga saat ini menjadi beban tersendiri bagi dirinya dan anggota Pansus. Pasalnya, sebagai wadah yang memfasilitasi perjuangan korban lumpur di dewan, molornya pembayaran ganti rugi tersebut menjadi pengaduan rutin yang terus diterimanya hampir setiap hari.
“Jujur saja, molornya ganti rugi ini menjadi beban bagi kami. Karena bagaimanapun juga, warga korban lumpur menunggu setiap informasi dari Jakarta melalui kami,” terang Machmud.
Dengan kondisi seperti ini, Politisi Partai Amanat Nasional Sidoarjo ini menegaskan pihaknya terus mendorong pemerintah untuk bersikap tegas, karena dana talangannya sudah tersedia.
“Pemerintah wajib tegas kepada Minarak, jika memang ada upaya untuk menunda penyerahan berkas, sebagai syarat pencairan dana talangan itu,” jelas mantan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo ini.
Saat ini yang bisa dilakukan Pansus lumpur, adalah melakukan komunikasi aktif dengan kementrian PU dan Kementrian keuangan. Hal itu dilakukan untuk monitoring setiap kabar yang baru.
“Dari komunikasi itu, sebenarnya sekarang tinggal langkah teknis untuk pencairan dana talangan. Pansus akan tetap mengawal langkah pencairan itu,” pungkasnya.(Abidin)
