SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Setelah melakukan pembahasan selama tiga bulan antara Pansus dengan SKPD pengusul, akhirnya Perda tentang penetapan desa disahkan dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa (13/12/2016).
Yang penting pada Raperda ini setelah ditetapkan, adalah implementasi penerapan kode desa yang mesti dimiliki seluruh desa.
“Perda ini wajib dimiliki oleh setiap Pemerintah Daerah.Dengan adanya Perda penetapan desa di Kabupaten Sidoarjo ini, kita harapkan seluruh desa akan memiliki kode yang bisa memberikan kemudahan di setiap urusan administrasi desa,” jelas H.Saiful Ma’ali ketua Pansus Raperda penetapan desa, saat ditemui selepas paripurna.
Adanya kode desa ini lanjut Ma’ali, juga akan mempermudah desa dalam melakukan penyerapan Anggaran Dana Desa yang ada.
“Dengan setiap desa memiliki kode yang berbeda, dan tidak mungkin tumpang tindih dalam menyerap setiap anggaran ADD.” ujar politisi PKB ini.
Selain dua hal diatas, yang paling penting pada Perda ini, enam desa yang tenggelam di Kecamatan Porong, Jabon dan Tanggulangin, akan mudah digabungkan.
Karena memang, secara faktual 6 Desa di Porong, Jabon dan Tanggulangin sudah tidak ada akibat luapan lumpur, namun secara admistrasi ada.
“Tapi apakah 6 desa ini digabung atau tidak pengkodeannya, kita serahkan ke Pemkab,” ungkap Ma’ali.
Pada Perda ini, disebutkan kode masing masing desa yang berjumlah 330 desa.
Dengan begitu secara yuridis, persyaratan administrasi desa telah terpenuhi.
Sebagai catatan, sampai pada awal tahun 2016, Pemkan Sidoarjo belum memiliki Perda penetapan desa.
Akibatnya, terjadi kekosongan hukum yang menjadi landasan status hukum desa. (Abidin)
