SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Pansus lumpur DPRD Sidoarjo periode 2016, menyampaikan lima rekomendasi kepada pimpinan dewan, untuk tindak lanjut proses ganti rugi korban lumpur yang selama ini tertunda.
Rekomendasi yang dibacakan H.Machmud selaku juru bicara Pansus IX dalam rapat paripurna, Senin (16/1/2017) ini, diantaranya penyelesaian menyeluruh pembayaran ganti rugi diarea terdampak maupun di luar peta area terdampak.
Soal aset Pemkab Sidoarjo yang belum ada ganti rugi, agar diselesaikan Mendagri dengan membuat kebijakan baru mekanisme ganti rugi atau diskresi.
“Untuk aset wakaf sesuai dengan arahan dari Menteri agama, kita minta meminta agar Kemenag membuat diskresi,” ujar Mahmud.
Perihal tidak diperpanjangnya lagi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) , maka akan bisa menyulitkan komunikasi dan kordinasi penanganan ganti rugi korban lumpur.
Dan rekomendasi terakhir yang disampaikan Pansus lumpur adalah memperhatikan nssib warga lumpur yang melakukan relokasi mandiri.
Sementara itu, untuk menyikapi berakhirnya tugas Pansus IX penanganan lumpur Lapindo pada akhir 2016, DPRD Sidoarjo kembali membentuk Pansus serupa dengan label Pansus I penanganan lumpur Lapindo.
Pansus I ini, dipimpin oleh H.M Machmud yang sebelumnya sebagai juru bicara pansus IX.
Sedangkan H.M Damroni Chludori dari Fraksi PKB selaku wakil ketua pansus lumpur. (Abidin)
