SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo H.Machmud SE mempertanyakan sikap Kementrian Agama yang tidak segera mengeluarkan surat proses ganti rugi korban lumpur khususnya untuk tanah wakaf.
Padahal, Badan Wakaf Indonesia sudah mengeluarkan rekomendasi sesuai Pasal 49 ayat 1, agar tanah wakaf korban lumpur bisa segera dilakukan penggantian.
“Saya herah, padahal rekomendasi dari BWI sudah turun, tapi Menag belum juga bersikap,” ujar Machmud, Senin (27/2/2017).
Masih menurut politisi PAN ini, yang lebih heran lagi, selama Pansus lumpur ke Jakarta , tidak sekalipun menteri Agama menyempatkan diri untuk bertemu.
“Kita hanya ditemui Dirjen yang selalu bilang menunggu petunjuk bapak menteri. Kalau seperti itu terus, bagaimana bisa tuntas persoalan tana wakaf ini,” ujar Machmud.
Untuk itu karena kondisinya masih jalan di tempat, pihaknya meminta komisi VIII untuk segera memanggil Menteri Agama untuk menjelaskan persoalannya.
“Pansus sudah ke BWI namun Kemenag tidak berani. Dan kita sudah menyerahkan ke Komisi VIII seluruh berkas tanah wakaf, agar dijadikan refrensi saat mengundang menteri Agama nanti,” jelas Machmud.
Berikut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2006 tentang Wakaf Pasal 49
(1) Perubahan status harta benda wakaf
dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
(2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
(3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
(4)Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
a.pemerintah daerah kabupaten/kota;
b.kantor pertanahan kabupaten/kota;
c.Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
d.kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
e.Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan. (Abidin)
