Sidoarjo (Kabarsidoarjo.com) Pemerintah perlu menuntaskan persoalan masih banyaknya penduduk yang belum bisa menikmati aliran listrik. Mengingat jumlah yang belum mendapatkan aliran listrik di Jatim jumlahnya ribuan.
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Provinsi Jatim,H Khulaim Junaidi,SP,MM menegaskan bahwa fakta masih banyaknya Kepala Keluarga (KK) rumah tangga miskin yang belum teraliri listrik harus segera ada solusinya.
“Program dari pemerintah ini harus linier antara programnya dengan kenyataan yang ada. KK yang belum teraliri listrik harus segera dituntaskan,”kata H Khulaim Junaidi, Rabu (28/09/2022).
Masih banyaknya KK yang belum teraliri listrik terutama di wilayah kepulauan harus dicarikan jalan keluarnya. Agar ketika program konversi kompor gas ke kompor listrik dijalankan maka tidak ada kendala dilapangan.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ini menyampaikan, seyogjanya pemerintah tidak menerapkan kebijakan yang bisa membebani rakyatnya. Dimana saat ini adalah masa pemulihan ekonomi pasca pandemi namun banyak isu beredar yang kerap meresahkan masyarakat. Seperti isu perubahan daya dari 450 Watt ke 900 Watt, kenaikan harga tarif listrik, program konversi gas(LPG 3kg) ke listrik sebelum infrastruktur memadai/ mencukupi.
“Jangan sampai kebijakan pemerinth membebani rakyatnya, apalagi menghadapi dampak kenaikan BBM yang baru terjadi,”tegas anggota Komisi C bidang keuangan ini.
Sedangkan untuk mengatasi pasokan listrik ke rumah tangga miskin yang belum mendapatkan aliran listrik perlu sinergitas antara pemerintah daerah atau kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Agar sinergi yang baik ini bisa membawa manfaat bagi warga dan semua masyarakat bisa mendapatkan hak teraliri listrik.
Mengingat jumlah yang belum teraliri listrik cukup banyak seperti di Kabupaten Probolinggo ada 50.878 rumah tangga miskin, di Bangkalan 34.267, di Jember 32.330, Surabaya 14.109 dan Kabuapten Sidoarjo 12.058. Untuk tahun 2022 ini, Pemprov Jatim memberikan bantuan hibah ke 2.700 RTM di Jatim. Rinciannya, 320 di Trenggalek, 283 di Bondowoso, 320 di Situbondo, 1.211 di Ngawi, 317 di Magetan, 249 di Tulungagung.
Dari data terpadu Kemensos, pada tahun 2019 ada 126.708 RTM di Jatim yang belum teraliri listrik. Jumlah itu berkurang selama 3 tahun terakhir. Dengan rincian selama 2019-2022, Pemprov Jatim memberikan hibah ke 14.401 RTM. Ditambah CSR dari BUMN-BUMD sebanyak 68.882 RTM, serta program Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM sebanyak 15.552 RTM pada tahun 2022.
Pemprov Jatim terus berupaya menyalurkan bantuan pemasangan listrik ke 27.873 RTM tersisa. Pada tahun 2023 mendatang, Pemprov mengusulkan sebanyak 6.170 RTM akan untuk teraliri listrik dengan anggaran sekitar Rp 12 Miliar.
Sementara itu, program konversi kompor gas ke kompor listrik nampaknya gagal dilaksanakan tahun ini. Pemerintah secara resmi menunda dan tidak akan melaksanakan program konversi tersebut di tahun ini.
“Pemerintah belum memutuskan terkait program konversi kompor LPG 3 kilogram menjadi kompor listrik induksi,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, di Jakarta, Jumat (23/9/2022).
Airlangga menyebutkan pemerintah senantiasa menerima masukan tidak terkecuali dari masyarakat. Termasuk memantau suara masyarakat di media dan memantau secara langsung kondisi di lapangan terkait dengan konversi dari kompor LPG 3 kilogram menjadi kompor listrik induksi.
“Dapat dipastikan program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022. Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait dengan program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui,” pungkasnya. (KS)
