SIDOARJO– Anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri senilai Rp 9,8 Miliyar, dari APBD 2010 untuk Pedesaan dan Perkotaan, mendapatkan kritikan dari ketua LSM Bina Potensi Husni Thamrin.
Pasalnya, presentese anggaran terbesar yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik dianggapnya terlalu tinggi.
“Pembangunan fisik itu merupakan tangung jawab pemerintah melalui PU Cipta Karya, apalagi ditambah dengan program block green, seharusnya PNPM diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusianya,” tukas Husni.
Masih menurut pria kalem ini, sebenarnya untuk pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas PNPM tersebut meliputi tiga hal.
Diantaranya pemberdayaan skill masyarakat, modal serta pasar. Jika ketiganya ini tercakup dalam pelaksanaan PNPM 2010. maka bisa dikatakan PNPM tepat sasaran.
“Tiga elemen ini merupakan cakupan dari semangat PNPM itu sendiri,” ujarnya.
Sementara itu terkait pemetaan tiga kecamatan (Tarik, Jabon dan Wonoayu) yang masuk PNPM sektor pedesaan, Husni melihatnya sebagai langkah keliru.
Karena menurutnya, di beberapa kecamatan diluar tiga kecamatan itu banyak juga yang masuk dalam kategori pedesaan.
“Harusnya pemetaan PNPM Desa dilakukan menyeluruh di 18 Kecamatan yang ada. Sehingga desa desa yang memang layak mendapatkan PNPM bisa rata,” jarnya. (Abidin)
