SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)-Alotnya penentuan harga lahan SMK Prambon di Desa Kajartengguli Kecamatan Prambon akibat njomplangnya harga appraisal dengan harga yang dipatok pemilik lahan, mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten (Dikkab)Sidoarjo memberikan batas akhir hingga semester pertama di tahun anggaran 2013 ini.
Ir Agoes Boedi Tjahjono Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo menegaskan, selama kurun waktu enam bulan ini, pihaknya akan terus melakukan upaya untuk mengegolkan tawaran harga yang diajukan pemerintah.
“Kita akan terus melakukan pendekatan agar ada kecocokan harga antara pemilik lahan dengan nilai appraisal. Kita beri batas maksimal hingga enam bulan ini,” terang Agoes.
Masih menurut Agoes, jika selama kurun enam bulan ini tetap tidak ada jalan keluar dan harga yang dipatok pemilik lahan tidak bisa dikompromikan, maka phaknya akan membatalkan pengadaan lahan SMK Prambon di desa Kajartengguli.
“Kalau memang tidak bisa sesuai harga apprisal, kita akan tutup negoisasi pengadaan lahan di Kajartengguli. Selanjutnya kita akan bergeser ke lokasi lain sesuai dengan feasibility study yang ada,” tutur Agoes.
Dari data yang ada, gagalnya pengadaan lahan SMK Prambon untuk kali kedua setelah dianggarkan pada APBD tahun 2011 dan APBD tahun 2012 ini, tidak terlepas dari naiknya harga jual tanah yang diinginkan pemiliknya.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, pemilik tanah rela melepas tanahnya untuk SMK Prambon jika diberi harga Rp 400 ribu / meter.
Padahal anggaran yang disiapkan pada APBD hanya sebesar Rp 200 ribu / meter dengan target luas lahan 4 hingga 5 hektar.
“Pemilik lahan minta harga per meternya Rp 400 meter dari patokan harga kita Rp 200 ribu per meteranya. Ini yang membuat anggaran kita menjadi berat,” terang Sekretaris Daerah Sidoarjo Vino R Muntiawan saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Masih menurut Vino, untuk menentukan kesepakatan harga sesusai dengan harga appraisal, Pemerintah daerah saat ini masih terus melakukan komunikasi intensive dengan pemilik lahan.
“Komunikasi terus kita lakukan untuk mencari solusi harga yang sesuai,’ ujar pejabat yang juga ketua P2T Pemkab Sidoarjo ini.(Abidin)
