SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Dialog publik rencana Pemkab membangun Gedung Terpadu satu atap Rp 800 miliar, di Cafe Ale, Senin (14/8) siang, menjadi ajang debat fraksi yang menolak dan mendukung rencana pembangunan.
Achmad Amir Aslichin, Ketua Fraksi FKB memiliki dasar argumen mendukung rencana Pemkab, karena penggunaan anggaran gedung terpadu tidak mengganggu belanja modal kebutuhan dasar lain.
Biaya Rp 800 miliar untuk gedung itu menurutnya, merupakan biaya maksimal dan masih bisa berkurang. Itupun tidak habis dalam satu tahun anggaran.
Pembayaran akan diselesaikan dalam tiga tahun anggaran, untuk tahun pertama dianggarkan Rp250 miliar. Tahun kedua Rp 300 miliar dan sisanya sekitar Rp200 miliar.
Penggunaan anggaran ini dianggap tidak akan membebani belanja infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Pernyataan berbeda dilontarkan wakil ketua DPRD dari PDIP Taufik Hidayat yang berada dalam satu meja dialog itu.
Dengan menegaskan anggaran gedung terpadu itu akan menguras seluruh belanja modal SKPD.
Seperti Dinas Kebersihan Pertamanan sebelum dimerger dengan dinas lingkungan hidup mempunyai anggaran Rp186 milliar, tetapi setelah dimerger dengan Lingkungan hidup malah berkurang menjadi Rp112 miiar.
Ia juga mempertanyakan, sosialisasi gedung terpadu yang hanya di lingkungan FKB saja.
Anggota fraksi lain baru mengetahui setelah usulan gedung itu masuk di KUA PPAS 2018.
”Sebelumnya kita tidak diajak bicara, entah lagi kalau bicaranya di kalangan FKB sendiri,” ucapnya.
PDIP, PAN, PKS mengambil sikap menolak buka tanpa alasan.
Masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum disediakan Pemkab. Tidak usah jauh-jauh membandingkan kondisi jalan Sidoarjo dengan Surabaya, jalan di Mojokerto jauh lebih baik dari Sidoarjo. (Abidin)
