SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Munculnya Permendikbud No 17 tahun 2017 tentang penerimaan siswa baru, ternyata belum sepenuhnya diterapkan di banyak daerah, salah satunya di Sidoarjo.
Salah satu aturan yang dilanggar, adalah pembatasan jumlah Rombel, yang diatur dalam Permendikbud tersebut.
H.Machmud MM anggota komisi D DPRD Sidoarjo yang juga ketua Pansus Raperda Pendidikan menyatakan, saat ini banyak sekolah-sekolah di Sidoarjo, baik itu tingkat SD maupun SMP, yang menerima murid baru melebihi jumlah maksimalnya.
“Bahkan ada beberapa sekolahan, yang sudah tutup menerima siswa baru karena sudah penuh,” ujar Machmud.
Lebihnya kuota siswa di beberapa sekolah ini lanjut Machmud, sebenarnya sudah dikonsultasikan ke Kementrian Pendidikan oleh komisi D DPRD Sidoarjo.
“Hasil konsultasi itu, Kabupaten Sidoarjo diberi dispensasi setahun ke depan, untuk penerapan Permendikbud no 17, khususnya soal kuota Rombel,” jelas Machmud.
Pada Permendikbud No 17 tahun 2017 bab V dan VI tentang Rombongan Belajar, disebutkan jumlah Peserta Didik dalam satu rombongan belajar tingkat SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik dengan jumlah 4 Rombel.
Untuk SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga
puluh dua) peserta didik dengan jumlah 11 Rombel.
Jika ini diterapkan di Sidoarjo dengan kondisi saat ini, maka konswekensinya akan ada penambahan sekolah khsusnya swasta, agar bisa menampung siswa yang tidak masuk dalam Rombel di sekolah yang sudah ada .
“Sekarang untuk aturan Rombel ini masih banyak dilanggar oleh sekolah sekolah favorit.Tapi tahun depan Permendagri ini harus dilaksanakan.
Jika dilanggar tidak akan dapat BOS dan nomor induk siswa nasional tidak dapat,” ujar Machmud lagi.
Senada dengan Machmud, Bangun Winarso ketua Fraksi PAN yang juga anggota komisi D DPRD Sidoarjo, melihat masih banyak sekolah yang belum menerapkan Permendikbud ini.
Bahkan menurut Bangun, jika tahun ini ada sekolah yang jumlah siswa barunya melebihi kuota, maka tahun depan kuotanya harus dikurangi.
“Pengurangan kuota ini, agar sekolah yang sudah terlanjur menerima siswa berlebih, bisa tetap eksis pada tahun selanjutnya,” jelas bangun.
Bangun menambahkan, untuk bisa meminimalisir terjadinya kekebihan kuota ini, maka mau tidak mau sistem zonasi harus benar-benar diterapkan.
Karena dengan sistem zonasi ini, penyebaran siswa baru akan bisa merata, sembari berusaha meningkatkan kwalitas sekolah secara menyeluruh.
Sekedar informasi, di Sidoarjo saat ini,
kebutuhan ruang kelas baru mencapai 768 ruang untuk SDN.
Sedangkan kebutuhan ruang kelas baru untuk SMPN sebanyak 60 ruang.
Jika Permebdikbud Nomor 17 tahun 2017 diberlakukan, maka akan muncul puluhan bahkan ratusan sekolah baru, untuk bisa mewadahi Rombel sesuai aturan yang ada.
Namun peetanyaan besar muncul, sanggupkah Kabupaten Sidoarjo menerapkan Permendikbud no 17/2017 ini tahun depan ?.(Abidin)
