SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Komisi B DPRD Sidoarjo akan sekuat tenaga membantu persoalan para petani tebu, terkait anjloknya harga jual tebu dan langkahnya pupuk subsidi yang mereka alami.
Hal ini disampaikan wakil ketua komisi B DPRD Sidoarjo H. Dhamroni Chudlori, saat menerima perwakilan Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) dari Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan beberapa waktu lalu.
“Para petani tebu banyak memgeluh akan turunnya harga tebu yang mereka terima. Apalagi Bulog sama sekali tidak berbuat untuk mendongkark harga tebu ini,” ulas Damroni.
Memang, petani tebu kini kelimpungan akibat kebijakan Kemendag yang tidak konsisten menjalankan harga gula yang ditetapkan sebesar Rp9.700 per kg.
Dalam prakteknya pabrik gula justru membeli di bawah harga.
Petani tebu dari Sidoarjo yang diwakili APTR (Asosiasi Petani Tebu Rakyat), mengadukan nasibnya ke Komisi B DPRD Sidoarjo.
Mereka mengaku sudah lama terpukul akibat kebijakan pemerintah pusat yang tidak mengawal harga gula di tingkat petani.
Petani ini dihadapkan dengan banyak masalah, bukan hanya soal harga saja tetapi juga subsidi pupuk yang tidak tepat.
Masuknya gula rafinasi ke pasaran serta dukungan Bulog yang tidak berpihak ke petani.
Mendapat keluhan ini, Damroni meminta agar keluhan petani itu disampaikan dalam bentuk surat pernyataan, untuk menguatkan rekomendasi Komisi B kepada pemerintah pusat.
Damroni memahami, persoalan petani ini sangat komplek.
”Bulog sebagai stabilisasi harga, justru tidak bergerak setelah ada permasalahan seperti ini,” ucapnya.
Patokan harga gula petani dari pemerintah sebesar Rp 9.700, namun dalam kenyataannya, ternyata dibeli pabrik gula sekitar Rp 9.100 hingga Rp 9.200.
Dengan harga ini petani bukannya mendapat untung, malah rugi karena beaya produksi gula sendiri juga mahal.
Harga gula rafinasi, menurut petani, harganya sangat kompetetif sehingga mematikan gula rakyat.
Subsidi pupuk sendiri tidak berjalan dengan baik.
Pada saat musim tanam, pupuk menjadi langka, seentara subsidi pupuk ikut menghilang.
Petani tebu mengaku mengalami kerugian akibat iklim usaha seperti ini.
Sementara itu menurut Khulaim Djunaedi anggota komisi B dari PAN, melihat kondisi petani tebu yang memprihatinkan ini, pihaknya akan memanggil Dinas Pegangan dan Dinas Pertanian, untuk menjelaskan kenapa pupuk langkah dan harga beli petani tebu yang rendah.
“Kita akan gelar hearing bersama dua dinas itu, untuk mengetahui sejauh mana persoalan yang dihadapi APTR ini,” tutup Khulaim.(Adv/Abidin)
