SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Bupati Sidoarjo H.Saiful Ilah SH.MHum mengintruksikan kepada jajarannya untuk terus mengegolkan skema KPBU pada pembangunan RSD Sidoarjo barat.
Bahkan bupati dengan tegas menyatakan tidak ada lagi cantolan anggaran untuk pembangunan RSD Sidoarjo barat pada APBD 2020.
“Dana cantolan itukan akal-akalan untuk menjegal skema KPBU. Dulu katanya jika ada Permenkes sebagai dasar hukum, maka KPBU disetujui dengan catatan ada anggaran yang dicantolkan di APBD. Namun nyatanya apa, ternyata tetap KPBU dipersulit meskipun Kemenkesnya turun,” ujar bupati setelah upacara HUT KORPI, Jum’at (29/11/2019).
Bupati juga menyarankan kepada jajarannya dan khususnya FPKB di DPRD Sidoarjo, bahwa skema KPBU adalah satu satunya jalan untuk membangun RSD barat.
Jangan sampai ada cantolan lagi untuk pembangunan RSD barat di APBD 2020 karena itu hanya akal-akalan dari yang menolak KPBU saja.
“Pokoknya gak ada lagi dana cantolan itu. Biarin saja tidak gajian semua, asal tidak ada lagi dan cantolan itu,” jelas bupati.
Bupati dengan tegas menyatakan, rumah sakit barat adalah komitmen dari Sri Mulyani sebagai Menkeu dengan seluruh persiapannya.
“Kalau pakai APBD, siapa yang tanggung jawab. kapan perencanaannya dan kapan ada FS nya. Apalagi lelangnya?. Kalau pakai KPBU seluruh keuangan dan operasionalnya sudah disiapkan oleh pusat. Dan saya tanggung jawab,” jelas bupati.
Sementara itu Pansus KPBU DPRD Sidoarjo sudah menyelesaikan pembahasannya, dengan mengeluarkan tiga rekomendasi.
Yakni mendorong PT SMI untuk mengkaji lagi perhitungan biaya dan pendapatan RSD Sidoarjo barat.
Yang kedua adalah seluruh fraksi mencari kajian hukum dari proses KPBU ini.
Dan rekomendasi ketiga adalah telaah Perjanjian Kerja Sama yang mana perhitungan AP nya terlalu memberatkan APBD.
Anggota Pansus KPBU, Bangun Winarso, menyatakan, hasil dari finalisasi ini, pansus segera merangkum pandangan seluruh anggota untuk diserahkan pimpinan DPRD.
Biar nanti pimpinan DPRD yang memutuskan kelanjutan dari Pansus ini.(Abidin)
