SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia (Pedalindo) Sidoarjo, meminta Pemkab Sidoarjo tetap memperhatikan faktor ekonomi kerakyatan di tengah penerapan PPKM Darurat yang berlangsung hingga 20 Juli mendatang itu.
“Kami tahu pemerintah kewalahan menangani masalah pandemi ini, tapi kami rakyat kecil juga sudah sangat kewalahan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Sekali lagi, ini soal biaya hidup dan bukan gaya hidup,” tandas Ketua Dewan Pembina Pedalindo, Junius Bram yang dihubungi, Kamis (08/07/2021) siang tadi.
Lebih lanjut dikatakannya, pandemi Covid-19 yang berjalan hampir 20 bulan ini memang tak bisa dihindarkan.
Apalagi dampaknya bukan saja dirasakan oleh warga lokal tetapi telah mengglobal.
“Tapi yang harus tetap doperhatikan adalah ekonomi kerakyatan harus tetap berjalan,” tambahnya.
Bram menjelaskan, selama kurun waktu itu banyak perusahaan yang colaps.
Akibatnya, karyawan-karyawannya pun ter-PHK tanpa mendapatkan haknya.
“Kalau sudah begini, yang paling mungkin untuk dilakukan dengan menjaga kehidupan adalah berdagang, termasuk jadi PKL,” katanya.
Namun peluang inipun jadi terbatasi oleh kebijakan pemerintah terkait PPKM.
Salah satunya adalah menutup paksa sentra-sentra PKL yang dikhawatirkan akan menjadi pusat kerumunan publik seperti jalur Car Free Day di sepanjang Jl Raya Ponti Sidoarjo.
“Coba dibayangkan, dalam satu minggu kawan-kawan PKL itu hanya sehari saja menggelar dagangannya disana. Itupun nggak sampai lima jam. Kalau kemudian langsung ditutup total, terus darimana mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya?,” tukas Bram.
Padahal selama masa pandemi itu, pihaknya sudah berusaha keras menerapkan protokol kesehatan.
Misalnya dengan melakukan penyemprotan cairan desinfektan di lokasi berdagang tersebut. Jarak antar kios pun sudah diatur agar tak terlalu berdekatan.
“Teman-teman PKL juga saya minta untuk menyediakan handsanitizer, mengenakan masker dan sarung tangan. Sedang pada pengunjung, kami juga sudah memasang spanduk dan banner-banner himbauan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan,” tambahnya.
Karena itu, ia meminta pada Pemkab Sidoarjo untuk menelaah kembali aturan penutupan jalur CFD Ponti itu.
“Silahkan dibuatkan regulasi yang sangat ketat sekalipun, kami akan patuh asalkan tetap diberi ruang untuk berdagang,” keluh Bram. (Red)
