SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo Drs Asrofi, mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Sekolah Dasar Negeri dan SMP Negeri di Sidoarjo, untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada siswa mauoun wali muridnya.
Saat ditemui diruang dinasnya pada Rabu (22/9/2021) Kadikkab mengaku tidak akan segan-segan menindak sekolah yang nekad melakukan pungutan itu.
“Surat edaran sudah saya keluarkan, dan kita kirimkan mulai kemarin kepada seluruh sekolah di Sidoarjo. Jadi jelas segala pungutan tidak boleh,” ujar Kadikkab.
Pungutan apapun dengan dalih iuran, juga tidak diperkenankan dilakukan, meskioun tiu adalah kesepakatan komite sekolah.
“Sekolah sudah menerima dana BOS dan BOSDA, itu saja dikelolah dengan baik. Jangan melakukan pungutan diluar itu,” ujarnya.
Selain melarang adanya pungutan kepada siswa mauoun wali murid, Kadikkab juga menjawab Informasi menglenai isu jual beli jabatan kepala sekolah (Kepsek) SD yang diduga dibandrol jutaan rupiah.
Dugaan jual beli jabatan kepsek pertama kali mencuat dari informasi yang diterima anggota DPR RI Rahmat Muhajirin dari Fraksi Gerindra di Sidoarjo, saat pemberian bantuan PIP dan alat sekolah di sejumlah SD wilayah Sidoarjo beberapa waktu lalu.
”Kami kaget menerima informasi mengenai jual beli jabatan kepsek SD, terus terang kami ingin tahu lebih jelas memgenai hal itu, siapa yang melakukan dan terlibat dalam jual beli jabatan,” tegas Kadinas Pendidikan Drs Asrofi.
Menurut Asrofi, selama memimpin Dinas Pendidikan, dirinya sudah mewanti-wanti para pejabat dan staf di Dinas Pendidikan maupun sekolah untuk bekerja lurus dan tidak neko-neko termasuk melakukan pungli atau sejenisnya.
“Kalau ada calon kasek yang mencoba main duit pasti akan dicoret dan tidak bakalan jadi kasek, makanya saya kaget kok ada informasi seperti itu,” tegas Asrofi.
Kadikbud Sidoarjo, Asrofi, mengingatkan jangan ada yang mau diiming-iming oknum yang ingin memanfaatkan situasi.
Dikbud sudah membangun sistem yang kuat.
“Kalau ada oknum Dikbud yang minta uang agar dimuluskan jadi kepala sekolah, jangan digubris, akan saya sikat oknum tersebut.Bagaimana caranya oknum itu bekerja. Akan sia-sia. Sistem di Diknas tidak bisa ditembus oknum seperti itu,” tegasnya.
Kadikbud Asrofi mengakui memang saat ini banyak kepsek yang rangkap jabatan karena kepala sekolah yang lama pensiun, untuk SMPN ada 12 kepsek dan SDN jumlahnya ratusan.
“Sekarang sudah diproses untuk pengisian jabatan kepsek yang kosong dan tinggal menunggu difinitifnya melalui pelantikan oleh bupati. Kalau format kepala sekolahnya sudah ada, tinggal dilantik saja oleh bupati,” katanya.
Seperti diketahui dalam kegiatan penyerahan program PIP dan bantuan alat sekolah, mereka mendapat laporan dari guru dan kepala sekolah mengenai sejumlah persoalan seperti kerusakan kelas, nasib guru honorer dan lainnya.
Bahkan dalam dialog dengan guru dan kepala sekolah, Rahmat Muhajirin mendapat laporan adanya dugaan tarif jual beli jabatan bagi siapa yang mau menjadi kepala sekolah SD Negeri dengan nominal jutaan rupiah.
“Keluhan ini yang kami terima dari beberapa guru, dan saya berharap Bupati Sidoarjo bisa merespon keluhan ini dengan cepat, jangan sampai ada jual beli jabatan di Sidoarjo,” ujar Rahmat Muhajirin saat menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar (PIP) sekaligus memberikan bantuan peralatan sekolah kepada siswa SDN Kedungkendo Candi.(Abidin)
