GEDANGAN (kabarsidoarjo.com)- Pentingnya menjaga Keberadaan Satuan perlindungan Masyarakat (Sat Linmas) di Kabupaten Sidoarjo, khususnya dalam membantu penanganan bencana alam, menjadi prioritas yang harus difikirkan oleh Pemkab Sidoarjo.
Pasalnya, jika Linmas tidak diback up dengan nilai insentif dan tunjangan kesehatan berupa BPJS yang pasti oleh anggaran daerah, maka keberadaan Linmas ke depannya tidak lagi dilirik oleh generasi muda.
Penilaian ini setidaknya terlontar pada kegiatan Workshop optimalisasi peran Linmas dalam penanganan bencana di Kecamatan Gedangan, Kamis (14/10/2021).
Workhshop yang diikuti oleh puluhan anggota Linmas se Kecamatan Gedangan ini, dihadiri 4 wakil rakyat sebagai Nara sumber.
Diantaranya H.Usman ketua DPRD Sidoarjo, yang menjabarkan dasar hukum pembentukan Sat Linmas, hingga tujuan dan fungsi pembentukan Linmas itu sendiri.
“Linmas ini, merupakan pasukan multi talenta berbasis publik, yang keberadaannya sangat menguntungkan masyarakat. Karenannya sangat perlu kita turun langsung untuk menampung apa keluhan dan aspirasi dari anggota Linmas ini,” ujar Usman.
Hak insentif dari anggota Linmas yang memang melekat di desa, juga turut dibahas oleh ketua dewan.
Termasuk kebutuhan sarana pendukung dari kegiatan Linmas itu sendiri.
“Tugas Linmas ini tidak hanya untuk turut menjaga ketertiban masyarakat saja, namun juga turut membantu ketiga ada bencana alam. Karenanya perlu ada penguatan untuk haknya,” ujar Usman.
Selain ketua dewan, tiga wakil rakyat yang hadir sebagai Narsum pada workshop ini adalah Warih Andono (Golkar), H.Haris serta Bangun Winarso (PAN).
Bangun Winarso menjabarkan soal payung hukum pemberian insentif anggota Linmas, sedangkan H.Haris dan Warih Andono, memberikan paparan berbagai kegiatan sosial yang berkaitan dengan Linmas.
Dipenghujung kegiatan workshop, dibuka sesi tanya jawab antara Linmas dengan nara sumber, yang benar-benar dimanfaatkan untuk mencari solusi persoalan Sat Linmas di Sidoarjo. (Abidin)
