Sidoarjo (kabarsidoarjo.com) – Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), melalui lembaga Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak (PSGPA) Umsida, berkolabirasi bersama Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (Inovasi) gelar Pelatihan Sekolah Dasar Responsif Gender, Selasa (17/5/2022).
Kegiatan yang diikuti puluhan Kepala Sekolah (SD) dan para staf di Sidoarjo tersebut, menempati ruang di Gedung Kuliah Bersama (GKB) 2 Umsida. Acara ini rencananya berlangsung selama tiga hari kedepan, mulai 17-19 Mei 2022.
Secara bergiliran, baik kepala sekolah, staf, maupun guru pengajar akan diberikan pelatihan tentang kesetaraan pendidikan ini, bagi kaum laki-laki maupun perempuan.
Ketua PSGA Umsida, Kemil Wachidah mengatakan, dengan diberikannya pelatihan semacam ini, kepada sekolah tingkat SD, dapat berperan aktif mendukung pendidikan. Dengan cara merubah sekolah menjadi responsif gender.
“Sekolah bisa merubahnya, dengan menerapkan delapan standart pendidikan, anjuran pemerintah. Hasil akhir dari pelatihan ini, modul responsif gender bisa diterapkan di sekolah masing-masing peserta,” katanya, Selasa (17/5/2022).
Menurut dia, suatu sekolah yang mampu menerapkan pengembangan sekolah responsif gender ini, akan besar kemungkinan, pencapaian prestasi siswa meningkat, segi motorik, sosial dan menjadikan budaya masyarakat yang aman dan nyaman.
Lebih lanjut, kata Kemil, bahwa penerapan pengembangan kesetaraan pendidikan ini, juga akan berpengaruh terhadap cara berfikir siswa yang maju. Untuk masa depan siswa, dalam melanjutkan, baik pendidikan maupun kehidupannya di masa yang akan datang.
Terpisah, General Officer Inovasi, Repelita Tambunan memaparkan, modul sekolah responsif gender Umsida menargetkan pelatihan bagi kepala sekolah, staf, dan guru pengajar di sekolah-sekolah tingkat dasar (SD). Pembekalan ilmu dasar daripada modul tersebut, diberikan kepada peserta sebelum selanjutnya bisa diterapkan di sekolah masing-masing.
“Ini bentuk kerjasama Umsida dengan Inovasi. Peserta diberikan pelatihan dulu, sebelum nantinya, dapat diimplementasikan di sekolah dalam proses pengajaran di kelas,” ujarnya.
“Sehingga ketika modul responsif gender ini telah dilakukan masing-masing sekolah, diharapkan tidak lagi ada diskriminasi antara siswa pintar dan kurang mampu, tanpa melihat gender daripada siswa,” sambungnya.
Prinsipnya, lanjut Ita, bahwa sekolah, lembaga, maupun yayasan pendidikan dapat memfasilitasi keberagaman latar belakang anak didiknya. Baik segi fisik, sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya.
“Ajaran baik harus terus didorong. Melalui modul responsif gender tak hanya tentang pendidikan saja, melainkan mengajarkan perilaku civitas sekolah yang baik di sekolah,” pungkasnya. (Eko Setyawan)