SIDOARJO (KABARSIDOARJO.COM) – Kasus stunting di Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 berhasil mengalami penurunan signifikan sebesar 2,4 persen. Hal ini berkat berbagai upaya kerjasama lintas sektor dibawah kepemimpinan Bupati Ahmad Muhdlor Ali.
Berdasarkan data dari aplikasi e-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) pada bulan timbang di Posyandu yaitu pada Februari 2023 stunting di Kabupaten Sidoarjo mencapai 5,3 persen atau sebanyak 4.986 balita terindikasi stunting. Kemudian, di bulan Agustus 2023 mencapai 3,4 persen atau sebanyak 5.026 balita terindikasi stunting.
Jumlah balita terindikasi stunting tersebut, memerlukan pemeriksaan lebih lanjut apakah balita tersebut benar terdiagnosa stunting, sehingga perlu dirujuk untuk diperiksa lebih lanjut oleh dokter spesialis anak.
“Ini merupakan bukti nyata keseriusan kami (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo) dalam melakukan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo,” ucap Gus Muhdlor sapaan akrabnya pada Rabu (8/11/2023).
Gus Muhdlor menjelaskan keberhasilan percepatan penurunan stunting ini karena adanya sinergi baik antara Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, forum Rumah Desa Sehat (RDS), maupun stakehoder lain.
“Semua saling bekerja dan bersinergi yang baik untuk tujuan yang sama yaitu percepatan penurunan stunting,” ucapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati mengatakan beberapa upaya yang tengah digencarkan, pertama pemberian tablet penambah darah kepada ibu hamil dan remaja untuk mencegah anemia yang menyebabkan resiko tinggi terhadap berat badan bayi rendah.
“Tahun ini kami akan pantau ibu hamil dan remaja yang siap menikah ini benar-benar meminum tablet tambah darah (TTD), sebab berkaca dari tahun sebelumnya angka stunting tinggi akibat dari persentase penerima TTD sebesar 87 persen tak sebanding dengan persentase yang meminumnya hanya sebesar 16,4 persen,” jelasnya.
Ia mengatakan, upaya kedua yang dilakukan Dinkes Sidoarjo adalah menggencarkan pemberian ASI ekslusif. Sedangkan ketiga, bebas Open Defecation Free (ODF) dengan cara pemberian jamban sehat.
“Pada awal tahun 2023 sebanyak 6.696 KK yang belum memiliki jamban, saat ini turun sebanyak 1.148 KK menjadi 5.548 KK yang belum memiliki jamban,” tambahnya.
Diketahui sebelumnya, Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) skala nasional tahun 2021, prevalensi stunting nasional sebesar 24,4 persen. Sedangkan SSGI di Jawa Timur, prevalensi stuntingnya mencapai 23,5 persen dan Kabupaten Sidoarjo 14,8 persen.
Untuk SSGI nasional tahun 2022, prevalensi stunting nasional sebesar 21,6 persen, dan Jawa Timur 19,2 persen serta Kabupaten Sidoarjo 16,1 persen. (ARS)
