SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)-Penolakan warga Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran terhadap aktivitas Jama’ah Majelis Tafsir Al Qur’an (MTA) hingga berbuntut penyerbuan warga dan santri untuk membubarkan aktivitas Jama’ah MTA di Jln. Raya Lingkar Timur Desa Siwalan Panji. Sabtu (26/10/2013) sore kemarin, disikapi serius Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Bakesbangpol), Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berencana menggelar rapat kordinasi bersama komunikasi intelejen daerah, pada 1 Nopember 2013 mendatang.
“Memang kita agendakan membahas persoalan MTA ini bersama seluruh elemen Kominda yang ada. Kita akan cari jalan keluar, untuk persoalan MTA ini pada forum Rakor nanti,” terang Drs. Fuzi Isfandiari Kepala Bakesbangpol Sidoarjo saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/10/2013).
Fauzi menegaskan, dalam forum rakor nanti, Bakesbangpol tidak memiliki kewenangan untuk menyimpulkan aktifitas MTA ini menyimpang atau tidak.
Bakesbangpol hanya berupaya, agar persoalan MTA ini tidak sampai mennggangu keamanan di Kabupaten Sidoarjo yang sudah kondusif dan damai.
“Kita tidak bisa masuk kesubtansi masalah, soal aliran MTA ini menyimpang atau tidak, biar MUI yang menjawab dalam Rakor nanti. Hanya saja, Bakesbang juga akan meminta penjelasan kepada warga dalam Rakor nanti, kenapa ada penolakan dari aktifitas MTA ini,” ulas Fauzi lagi.
Keberadaan MTA sendiri di Sidoarjo, hingga saat ini belum terdaftar atau didaftarkan ke Bakebangpol Sidoarjo.
Meskipun sebenarnya tidak ada keharusan MTA mendaftarkan diri ke Bakesbangpol, namun menurut Fauzi, aktifitas MTA yang tidak melalui prosedural perijinan berjenjang dari tingkat RT hingga Kabupaten itu, menjadi penyebab terjadinya penolakan warga.
“Dari isu ajaran yang dianggap menyimpang tadi ditambah tidak adanya prosedur perijinan aktifitasnya, ini yang menyebkan MTA mendapat penolakan warga,” jelas Fauzi.
Sementara itu menurut Joko Philipus Kabid Kewaspadaan Bakesbangpol Sidoarjo, beberapa elemen yag akan diundang dalam rakor nanti diantaranya Forpimda, Forpimka Buduran, MUI, Depag, tokoh masyarakat Siwalanpanji, dan FKUB.
“Kita akan selesaikan persoalan MTA ini melalui berbagai masukan dari Rakor mendatang,” tutup Joko. (Abidin)
