SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Belum tuntasnya persoalan ganti rugi korban lumpur khususnya tanah wakaf, membuat geram H.Fathurozi anggota Pansus lumpur dari PKB.
Pasalnya, masalah yang sudah bertahun tahun itu, tidak ada langkah baru terkait diskresi ganti rugi tanah wakaf korban lumpur.
“Mestinya Kementrian Agama itu harus bertindak tegas untuk mengeluarkan kebijakan diskresi. Apalagi tanah wakaf itu sekarang sudah hilang terendam lumpur,” jelas Fatkhurozi.
Masih menurut Politisi PKB ini, uang ganti rugi sebenarnya di APBN sudah ada dan legal.
Jika Kementrian Agama masih ragu dengan persyaratannya, maka seharusnya ada langkah tegas untuk segera menyelesaikannya.
Dan langkah tegas itu, akan diminta oleh Pansus lumpur.
“Pansus lumpur ini akan saya minta menekan teman teman DPR RI dari dapil Sidoarjo, untuk turut menuntaskan masalah ini,” tegas Fathurozy.
Sementara itu ketua Pansus lumpur DPRD Sidoarjo H. Mahmud SH menyatakan, yang menjadi kendala dari pembayaran ganti rugi ini, adalah klausul harus ada tanah pengganti untuk lahan wakaf itu.
“Mestinya, Pemkab Sidoarjo harus mengundang Kemenag dan para nadzir untuk menuntaskan masalah ini,” ujar Mahmud.
Proses pembayaran ganti rugi tanah wakaf korban lumpur lapindo, memang masih terkendala tekhnis administrasi.
Pasalnya dari 55 berkas tanah Mushollah dan Masjid wakaf yang ada, masih banyak yang tidak bisa menunjukkan surat akte jual beli dari pemilik pertama.
Dari tidak lengkapnya berkas itu, BPLS tidak berani melakukan pembayaran ganti rugi.
Kecuali, jika Departemen Agama bisa memberikan diskresi atas ketidak lengkapan berkas tanah wakaf itu. (Abidin)
