SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Tim Inovasi Kabupaten (TIK) Sidoarjo menggelar ajang Bursa Inovasi Desa 2018 di GOR Tenis Indoor pada Kamis, (8/11/2018).
Ajang BID 2018 yang merupakan BID ke-2, dilaksanakan oleh TIK Sidoarjo dihadiri oleh 322 Pemerintah Desa sebagai peserta aktif.
Dibuka secara khusus oleh Bupati Sidoarjo, Drs H Saiful Illah SH, M.Hum, Turut hadir pada acara itu Forkompimda serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jatim dan Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) IV Jatim serta seluruh Tim Pendamping Profesional Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (TPP P3MD).
Kepala DPMD P3A KB Sidoarjo, Drs Ec. Moh. Ali Imron, MM menyatakan proses pelaksanaan BID kedua pada 2018 sebagai bagian penting dari implementasi Program Inovasi Desa (PID), yang kini tengah dipadukan untuk menjadi penunjang bagi efektifitas pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD).
“Alhamdulillah BID 2018 telah berjalan dengan sangat luar biasa, baik dari sisi pelaksanaan maupun dari sisi target dan tujuan PID [Program Inovasi Desa]. Ini bisa dilihat dari sedikitnya 42 video capturing ide inovasi yang telah terhimpun dari sejumlah desa yang mewakili secara utuh 18 kecamatan,” kata Imron di sela-sela proses pelaksanaan BID 2018.
Secara khusus Imron menegaskan bahwa kehadiran PID yang didalamnya ada BID, bertujuan untuk mendorong bermunculannya inovasi serta pembaruan di Desa.H
Ini agar proses penggunaan dana desa melalui proses pengelolaan serta transfer pengetahuan yang sistematis, terencana dan partisipatif agar semakin efektif, optimal dan tepat sasaran.
“PID yang diinisiasi oleh Kemendesa, PDT dan Transmigrasi yang didukung penuh oleh World Bank [Bank Dunia] yang kini memasuki tahun ke-21, diharapkan bisa semakin bersinergi dengan P3MD,” ungkapnya.
Bupati Kab. Sidoarjo, Drs H Saiful Illah SH, M. Hum mengatakan, dalam perspektif Desa Membangun di Kabupaten Sidoarjo masih terkendala pada adanya keterbatasan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat desa, kualitas tata kelola maupun system pendukung yang berwujud regulasi dan kebijakan pemerintah.
“Kondisi itu berdampak pada kualitas perencanaan dan pelaksanaan termasuk pengendalian serta pemanfaatan DD dalam rangka pembangunan desa menjadi kurang optimal yang berimbas tidak baik baga desa,” ulas bupati. (Abidin.)
