SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Keputusan Paripurna DPRD Sidoarjo yang mencabut Keputusan Pimpinan DPRD nomor 20/2012 tentang Persetujuan Terhadap Kerjasama (MOU) Parkir Berlangganan, serta kesepakatan DPRD Sidoarjo dan Pemkab Sidoarjo untuk mengkosongkan penerimaan anggaran dari parkir berlangganan dalam APBD 2019, ternyata tidak tidak mempan untuk pelaksanaan di lapangan.
Dari investigasi langsung kepada beberapa masyarakat yang mengurus perpanjangan STNK motor maupun mobil, mereka tetap dikenakan biaya parkir berlangganan.
Saifuddin salah satu warga dengan kesal menunjukkan stiker dan STNK nya saat kembali ditarik biaya parkir berlangganan.
“Katanya dihapus mas, lakok tetap ditarik, ” ujarnya.
Masih menurut Saifuddin, meski dirinya warga Sidoarjo, tetapi jarang memanfaatkan lokasi berlangganan ini.
Karenanya saat melihat masih ada tarikan Rp 35 ribu untuk parkir berlangganan, dirinya heran campur kecewa.
“Omahku adoh teko kota mas, dadi jarang parkir berlangganan,” tuturnya dengan bahasa khas Sidoarjo.
Dengan masih dikenakannya biaya parkir berlangganan ini, timbul pertanyaan masuk ke nomenklatur penerimaan mana uang parkir berlangganan ini?.
Padahal, wadah penampung dana parkir berlangganan di APBD 2019 sudah sepakat dihapus oleh kedua lembaga pemerintahan.
“Itu kalau diteruskan, bisa jadi temuan BPK,” ujar salah satu sumber di dewan.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, ternyata eksekutif menjadikan dasar MOU dengan 3 instansi yang berakhir pada Juni 2019 nanti sebagai pijakan hukumnya.
Pemkab masih merasa masih terikat MOU.
Namun yang jelas, Pemkab harus benar-benar cermat dan hati-hati.
Karena jika penerimaan dari parkir berlangganan ini dibelakang hari jadi temuan hukum dan bermasalah dengan penegak hukum, siap-siap saja pusing tujuh keliling. (Abidin)
