SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Paguyuban konsumen korban perumahan PT.Sabrina, meminta Polresta Sidoarjo segera mengusut kasus dugaan penipuan dan manipulasi pajak TPPU, yang merugikan negara sebesar Rp 17 Miliar.
Dugaan manipulasi pajak ini,dilakukan oleh PT PT. Sabrina Laksana Abadi, yang bergerak di bidang properti.
Muhsin kordinator konsumen korban perumahan, meminta kepada kepolisian untuk segera menangkap penanggung jawabnya.
“Pihak kepolisian harus dapat menelisik aliran dana konsumen yang berjumlah lebih dari seratus milyar itu. Bisa diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan tetap mempertimbangkan kepentingan pengembalian kerugian 700 orang konsumen,” kata Muhsin kepada media usai berusaha menemui Sekda Sidoarjo. Jumat (29/11/2019).
Berdasarkan laporan Notaris Eka Suci Rudianingrum, SH, Mkn, yang ditujukan kepada Kapolres Sidoarjo, pada awalnya PT. Sabrina Laksana Abadi memiliki rekening penampungan untuk menerima pembayaran lebih dari sertus milyar, bersumber dari uang 700 konsumen.
“Namun saldo di seluruh rekening tersebut kandas, uangnya habis menguap, diduga mengalir berubah bentuk dan disamarkan. Perbuatan ini dapat dikatakan sebagai pidana TPPU,” ujar Eka Eka Suci Rudianingrum, SH, Mkn.
Dalam kasus PT. Sabrina Laksana Abadi, menurut ahli hukum pidana, Dr. Chairul Huda, SH, MH, oknum Dinas Pengawasan Pembangunan Sidoarjo dan pemangku kebijakan lainnya dapat dijerat bersama-sama dengan Achmad Miftach Kurniawan selaku Direktur PT. Sabrina Laksana Abadi.
Pasal yang bisa diterapkan adalah pasal No 3 jo Pasal 23 UU NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 23 UU Tipikor tersebrut merujuk pula pada Pasal 421 KUHP.
“Seorang penjabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan,” terang Huda.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo Kompol Ali Purnomo, belum memberikan jawaban resmi soal penanganan kasus tersebut. (Abidin)
