SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Perda APBD 2020 disahkan pada batas akhir waktu pengesahan 30 Nopember 2019 sebelum pukul 24.00.
Banyak dinamika ‘keras’ yang terjadi pada pengambilan keputusan di rapat Badan Anggaran DPRD Sidoarjo, sebelum APBD 2020 itu disahkan dirapat paripurna.
Salah satunya adalah proses voting anggaran Rp 120 miliar, untuk pembangunan gedung RSD Sidoarjo barat.
“Memang banyak dinamika dan tarik ulur selama proses akhir pembahasan anggaran APBD 2020 kemarin malam. Kita (PKB) menerima dengan legowo hasil akhir pembahasan kemarin malam, meskipun diakui kita juga kecewa dengan proses voting diakhir pembahasan,” ujar Abdillah Nasih ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo saat menggelar jumpa Pers di ruang FPKB DPRD Sidoarjo, Minggu (1/12/2019).
Masih menurut ketua fraksi PKB ini,
Terkait dinamika pengesahan APBD 2020 malam kemarin, seharusnya Banggar juga melihat tiga hal dasar dari setiap pembahasan anggaran.
Diantaranya harus juga melihat visi misi kepala daerah yang tertuang di RPJMD, pembahasan yang mengcover kebutuhan masyarakat, dan selanjutnya adalah kepentingan politis.
“Pembahasan Banggar kemarin, FPKB Terlalu banyak unsur politisnya.Pembahasan anggaran yang seharusnya ada kompromi-kompromi demi kepentingan masyarakat, ternyata diabaikan,” jelas Nasih lagi.
Selaras dengan ketua FPKB diatas, Damroni Chudlori wakil ketua FPKB yang juga anggota Banggar menyatakan, satu contoh dimana pembahasan Banggar kemarin sangat kental berbau politis, adalah penolakan anggaran maksimal untuk program Universal Health Coverage.
Dari kebutuhan anggaran Rp 127 miliar untuk UHC, ternyata hanya diberikan Rp 28 miliar saja.
Sedangkan anggaran pembangunan RSD barat yang mencapai Rp 120 miliar, tetap tidak ada pengurangan.
“Itulah mengapa kita sebut kental dengan unsur politia. Karena ada kesan pokoknya anggaran RSD barat harus ada dengan nominal sama. Sedangkan kita melihat, masih banyak kebutuhan anggaran yang langsung bersentuhan masyarakat, ternyata hanya diberikan sedikit,” ujar Damroni.
Selain anggaran UHC, anggaran untuk insentif guru tilawah dan gaji THL, juga tidak bisa dianggarkan lebih, karena ada upaya dari anggota Banggar sendiri untuk mengabaikannya.
“Meski kita kecewa, namun kita bersyukur Bapak Bupati sebagai ketua PKB, tetap berfikir untuk kepentingan masyarakat Sidoarjo. Sehingga meskipun kita kalah voting, namun tidak diambil pilihan Perkada pada alotnya pembahasan APBD 2020 ini,” tutur Damroni.
Pada jumpa pers FPKB ini, selain Abdillah Nasih dan Damroni Chudlori, hadir juga sekretaris FPKB Rizza Ali Faizin dan beberapa anggota FPKB diantarnya Wahyudin Zuhri, Hamzah Purwandoyo, Iswahyudi, Pujiono, dan Aminulloh. (Abidin)
