DEWAN-Rencana pengadaan mobil operasional masing masing anggota DPRD Sidoarjo yang terlontar dalam rapat Banggar beberapa waktu lalu, menuai sorotan tajam dari internal dewan sendiri.
Meskipun ada beberapa anggota dewan yang menyatakan ada aturan yang memungkinan untuk pengadaan mobil itu, namun masih cukup banyak anggota dewan lain menyatakan keberatannya.
Seperti sikap yang dilontarkan Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui wakil ketua FKB H.Nur Ahmad Syaifuddin.
Menurut Nur Ahmad, jika dilihat dari banyaknya anggota dewan yang kurang setuju dengan rencana pengadaan mobil itu, maka FKB mempertimbangkan untuk menolak pengadaan itu.
“Untuk persamaan eselon II, itu hanya sebatas kelayakan saja. Namun karena kondisinya sangat tidak memungkinan, kita pertimbangkan untuk menolaknya,” terang Nur Ahmad.
Selain akan melakukan penolakan, FKB juga menyatakan tidak akan turut melakukan konsultasi ke Gubenur soal pengadaan ini.
“Kita tidak akan menanyakan ke Gubenur, karena kita sudah menyatakan menolak pengadaan itu,” terangnya.
Penolakan senada juga dilontarkan FGKNU, melalui Sekretarsinya Enny Suryani FGKNU juga menyatakan menolak pengadaan mobil operasional itu, jika anggarannya diambilkan dari potongan SKPD yang ada.
“Yang kita utamakan adalah kepentingan masyarakat luas, untuk itu kita juga akan menolak pengadaan mobil itu,” terangnya.
Menyeruaknya pengadaan mobil operasional tiap anggota dewan ini, akhirnya memaksa pihak pengusung menunda rencana konsultasi ke Gubenur sampai batas waktu yang tidak ditentukan. (Abidin)
