SIDOARJO – Meski kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2010 mencapai Rp 1,4 Triliun, namun tidak seluruhnya berpihak pada kepentingan masyarakat.
Bahkan bisa dipastikan jika tidak ada perubahan apapun, APBD tahun ini lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan studi banding atau klenceran untuk meloloskan proyek mercusuar.
Hal ini terbukti, dari plot anggaran belanja barang dan jasa, dialokasikan sebesar 68 persen atau sekitar Rp 275 Miliyar dari total belanja langsung sebesar Rp 450 Miliyar.
sedangkan honorarium pegawai menghabiskan 11 pesen atau Rp 53 miliar dan belanja modal hanya 27 persen atau Rp 124 miliar.
Padahal Idealnya, kalau memang APBD berpihak kepada rakyat, maka untuk belanja barang dan jasa hanya diplot 20 hingga 25 persen, sedangkan honor pegawai sebesar 5 sampai 8 persen dan untuk belanja modal atau investasi mencapai 65 hingga 75 persen.
“Kalau melihat komposisi seperti itu, APBD Sidoarjo sangat tidak berpihak kepada rakyat, namun hanya untuk proyek-proyek eksekutif yang akan habis untuk biaya honor pegawai dan sosialisasi,” kata Anik Maslacha, anggota komisi C DPRD Sidoarjo yang juga ketua Koalisi Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sidoarjo
Untuk itu, bersama tujuh orang perempuan yang saat ini duduk di DPRD Sidoarjo, dirinya akan berjuang habis-habisan untuk membuat APBD 2010 benar-benar berpihak kepada rakyat.(Abidin)
