SIDOARJO (Kabarsidoarjo.com) – Ratusan warga dari tujuh desa di Kecamatan Porong dan Tanggulangin yang terkena proyek relokasi tol dan jalan ateri Porong, Kamis (25/3/2010) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Sidoarjo dan di depan gedung DPRD Sidoarjo.
Dalam aksinya , mereka membantangkan spanduk berisi tuntutan transparasi harga kompensasi tanah sawah dan tanah kering sesuai hasil survey yang dilakukan PT Sucofindo Appraisal Utama.
“Kami hanya ingin adanya transparasi harga tanah dan sawah kami, itu saja,” terang Kastawi kordinator aksi.
Masih menurut Kastawi, dirinya merasa kecewa atas sikap Panitia Pembebasan tanah (P2T) Pemkab Sidoarjo dan pihak BPLS yang terkesan seperti makelar tanah.
Karena sejak awal sosialisasi proyek tol tersebut hingga saat ini, P2T maupun BPLS tidak mau terbuka soal penetapan harga tanah berdasarkan hasil survey.
“Yang cukup membuat kami geram, pada awal sosialisasi pihak P2T memeberikan penawaran sangat murah,” ungkap pria paruh baya ini.
Warga tujuh desa ini juga menyayangkan sikap P27 Pemkab Sidoarjo, yang selalu menekan warga dengan pernyataan ‘konsinyasi’ jika tidak ada titik temu soal harga jual tanah.
Sehingga banyak warga yang akhirnya melepas tanah meski dengan harga tidak wajar karena takut akan di konsinyasi.
“Kita ingin pembebasan tanah untuk relokasi tol segera dituntaskan secara transparan. Sebelum ini selesai, kami tidak akan mengijinkan kontraktor pelaksana proyek untuk kembali bekerja,” ungkap Abdullah dari Tanggulangin. (Abidin)
