SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Bupati Sidoarjo Drs. Win Hendrarso meminta kepada seluruh jajaran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Sidoarjo, untuk tidak terjun dalam kancah politik praktis di ajang Pemilukada Sidoarjo.
Sebab, lembaga yang satu ini dibentuk awalnya untuk mewadahi para PNS agar tidak terkotak-kotak dalam menentukan sikap politiknya.
“Kita harus bisa membedakan mana politik praktis dan mana politik negara,” kata Bupati Sidoarjo Drs. Win Hendrarso, Msi saat membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) III yang digelar oleh jajaran pengurus Korpri Kabupaten Sidoarjo di ruang Delta Graha Setda Sidoarjo, Kamis (20/5/2010).
Lebih lanjut ia menegaskan, dalam konteks berpolitik, ia tidak mengharamkan kalau jajaran Korpri berbicara soal politik. Tetapi, ia tidak ingin, jajaran pengurus maupun anggota Korpri menjadi bagian dalam politik praktis.
“Bagaimana membangun bangsa ini dengan satu langkah dan visi yang sama untuk mengoptimalkan pembangunan Sidoarjo yang lebih baik,” ungkapnya.
Sementara untuk memberikan kilas balik sejarah terbentuknya Korpri, Bupati Win menceritakan secara singkat sejarah tersebut. Termasuk terbentuknya monoloyalitas Korpri di era Orde Baru.
Namun, karena perubahan zaman yang cukup besar, maka perubahan itu mengakses pada sistem dan seluruh tatanan pemerintahan. Termasuk keberadaan Korpri dalam membangun fungsi dan tugasnya.
“Saya sangat setuju, kalau Korpri tidak dikerahkan pada politik, tapi politik dalam konteks pemerintahan,” tegasnya.(Abidin)
