SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)– Panitia Khusus (Pansus) lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo yang sudah enam bulan menunjukkan kerjanya, dianggap belum maksimal oelh sebagian kalangan masyarakat.
Salah satunya muncul dari ketua LSM CePad (Center Partisipatory Development), Kasmuin.
Menurut Kasmuin, selama enam bulan ini, kinerja Pansus lumpur dianggapnya belum maksimal.
Selain itu program kerja juga tidak pernah dipublikasikan, masyarakat juga tidak pernah tahu apa yang dilakukan Pansus ini.
“Begitu pula hasil kerjanya seperti apa. Padahal Pansus menggunakan dana APBD untuk menjalankan misinya.” terang Kasmuin
Pembentukan Pansus Lapindo, menurut Kasmuin, sebetulnya bagus untuk menangani persoalan sosial akibat luapan lumpur.
Upaya dewan membentuk Pansus untuk membantu korban mengatasi ganti rugi itu sangat tepat. Tetapi out put nya harus ada.
”Minimal perjuangannya gigih dan keras. Kalaupun akhirnya gagal, itu merupakan kondisi yang terelakkan. Jangan, belum apa-apa sudah loyo.” tuturnya lagi.
Dikatakan, banyak pemilik tanah yang belum mendapat ganti rugi 100%, pemilik pabrik daerah Jatirejo, Siring dan sekitarnya yang berjumlah 54 perusahaan itu hanya mendapat ganti rugi 30%. Sedangkan 70% hanya dijanjikan.
Perusahaan yang merupakan bagian dari korban juga harus diakomodir. Ini perlunya Pansus bergerak ke semua arah, supaya semua korban terayomi.
”Tugas Pansus memang sangat berat, anggota dewan harus menangani bencana yang tidak tahu kapan berhentinya. Karena itu jangan timbul pragmatisme yang hanya mengejar kesempatan dengan dibentuknya Pansus.” Tutup Kasmuin. (Abidin)
