SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)– Ini peringatan bagi dinas perhubungan kabupaten Sidoarjo, agar serius melakukan perbaikan dan penataan program parkir berlangganan yang Perdanya muncul sejak tahun 2006 lalu.
Jika perbaikan dan penataan parkir berlangganan itu tidak dihiraukan dan tetap banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat, maka beberapa fraksi di DPRD Sidoarjo siap mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) pencabutan perda parkir berlangganan.
Usulan itu diantaranya akan diusung fraksi PAN-PKS, Fraksi Golkar-PKNU, dan Fraksi PDIP.
“Kita memberikan toleransi satu tahun sejak pertengahan 2010 lalu, agar program parkir berlangganan ini ditata ulang. Namun jika ini tidak diindahkan, kita siap mengajukan pansus pencabutan perda parkir berlangganan,” terang ketua fraksi PAN-PKS Emir Firdaus.
Jika dilihat perbandingan antara jumlah Jukir dengan durasi waktu penerapan parkir berlangganan yang ada, Emir Firdaus menegaskan ada potensi munculnya jukir liar pada titik-titik parkir berlangganan.
Pasalnya, satu jukir yang bertanggung jawab pada satu titik kawasan parkir berlangganan, tidak mungkin terus menerus mengawasi wilayahnya tanpa ber istirahat.
“Dan pada waktu-waktu luang ini, sangat mungkin muncul jukir liar yang meminta uang jasa parkir, meskipun ada stiker parkir berlangganan di kendaraan tersebut,” ulas Emir lagi.
Satu suara dengan FPAN-PKS, Fraksi Golkar-PKNU juga siap memback up pembentukan pansus pencabutan Perda Parkir berlangganan, jika banyak warga Sidoarjo yang dirugikan dengan program ini.
Bahkan ketua fraksi Golkar-PKNU Drs Unggul Prabowo dengan tegas menyebutkan, dari fakya di lapangan, ternyata pemilik mobil dengan Nopol W tetap ditarik meski jelas mereka ikut parkir berlangganan.
“Dishub kurang tegas dan kurang berani menegur pemborong parkir yang sifatnya tidak formal, sehingga merugikan warga Sidoarjo yang bayar parkir berlangganan. Daripada membuat masalah, lebih baik parkir berlangganan ini di hapus saja,” terang Unggul.
Sementara itu, ketua fraksi PDIP DPRD Sidoarjo Taufik Hidayat saat dikonformasi terpisah soal rencana pembentukan Pansus pencabutan perda parkir berlangganan, menyambut antusias rencana itu.
Malahan menurut Taufik, Fraksinya sudah sejak lama menginginkan program parkir berlangganan ini dihapus.
“Saya juga akan membuat gerakan menolak parkir berlangganan di face book. Karena sudah jelas program ini merugikan masyarakat,” lontarnya. (Abidin)
